Breaking News

Aceh Green dan Wake Up Call Penyelamatan Hutan Aceh

Aceh Green dan Wake Up Call Penyelamatan Hutan Aceh

Oleh: Iswadi

Hutan adalah salah satu sumber daya alam yang paling berharga pada saat ini. Seiring dengan perjalanan zaman, luas hutan di dunia terus mengalami penyusutan karena kerusakan baik yang terjadi karena aktifitas manusia maupun faktor alamiah. Upaya untuk menyelamatkan hutan tidak hanya dilakukan secara lokal maupun regional tetapi juga secraa global oleh dunia internasional. 

21 Maret diperingati sebagai hari hutan sedunia . Ini merupakan salah satu hari yang dimanfaatkan oleh mereka yang peduli terhadap keselamatan hutan sebagai momentum untuk merefleksikan kembali upaya penyelamatan hutan dan menyuarakan isu-isu kehutanan untuk menigkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Hari hutan sedunia bertujuan untuk saling berbagi visi dan misi mengenai hal yang berkaitan dengan hutan, strategi penyelamatan hutan, dan perubahan iklim.

Tidak hanya karena faktor keselamatan lingkungan, alasan sederhana yang lainnya mengapa kita harus menjaga hutan adalah karena hutan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam bahasa sederhana fungsi hutan lainnya adalah sebagai penyerap karbon dioksida yang berbahaya bagi manusia dan menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi manusia. Hutan sebagai habitat bagi makhluk hidup. Selanjutnya hutan juga merupakan tempat penahanan dan resapan air yang efektif yang dapat menyediakan air bersih bagi kebutuhan manusia. 

Selain memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan sehari-hari, hutan juga memiliki dan menyimpan nilai ekonomis yang sangat besar. Sehingga pada saat ini hutan dieksploitasi secara besar-besaran oleh sebagian kecil kelompok untuk kepentingan bisnisnya. Kegiatan eksploitasi hutan oleh pelaku bisnis tersebut membuat kelompok masyarakat kecil tergusur dan kesulitan untuk memanfaatkan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup, sampai dengan 2017, luas hutan indonesia yang sudah dikeluarkan izin untuk dikelola adalah 42.253.234 hektar dari total luas hutan secara keseluruhan yaitu 125.922.474 hektar. Dari luas total hutan yang sudah diberikan izin pengelolaan tersebut, 40.463.103 hektar atau 95,76 persen dikuasai oleh swasta atau perusahaan. Sementara 1.748.931 hektar atau 4,14 persen dikuasai oleh masyarakat dan seluas 41.200 hektar setara dengan 0,10% dikuasai untuk kepentingan umum. 

Dari data diatas menunjukkan bahwa betapa besarnya jumlah kawasan hutan yang dikuasai oleh swasta atau perusahaan untuk kepentingan bisnis dengan memanfaatkan nilai ekonomis yang ada pada hutan. Ketimpangan pengelolaan hutan tersebut merupakan salah satu alasan mengapa sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki oleh indonesia tetapi belum mampu mensejahterakan rakyatnya. Selanjutnya Ketimpangan penguasaan lahan (tenurial) juga telah menyebabkan banyak konflik kehutanan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut pemerintah mewacanakan untuk melakukan reforma agraria yaitu sebuah upaya untuk menata ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani dan rakyat kecil pada umumnya. Salah satu program dari semangat reforma agraria adalah implementasi perhutanan sosial yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar yaitu sumber daya manusia, lahan, dan kesempatan usaha.

Upaya pemerintah untuk kembali menata ulang pemanfaatan lahan tersebut merupakan salah satu langkah yang tepat kerena selain sejalan dengan amanah Konstitusi negara, upaya tersebut juga sejalan dengan agenda internasional yang menekankan penggunaan hutan secara berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan dengan mengurangi ketimpangan pemanfaatan hutan. Namun dalam implementasinya, reforma agraria tersebut masih terdapat beberapa tantangan antara lain yaitu reforma agraria masih terkesan lambat karena masih jauhnya target penerbitan sertifikat hak atas tanah dibanding dengan luas tanah yang ada, dan tumpang tindih aturan sehingga membelenggu pemerintah di tingkat daerah untuk mengambil kebijakan (Subhan 2019).

Aceh Green

Seharusnya Aceh selangkah lebih maju dalam pengelolaan kawasan hutan. Aceh memiliki wewenang yang lebih luas untuk mengelola hutannya karena selain wewenang yang diberikan oleh undang-undang organik yang berlaku secara umum misalnya undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pemerintah Aceh juga memiliki undang-undang khusus yang berlaku untuk mengurusi urusan pemerintahan Aceh yaitu Undang-undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Di sektor kehutanan, kewenangan pemerintah aceh untuk mengelola sumber daya alam bidang kehutanan dipertegas dalam UUPA tersebut.

Irwandi sejak periode pertama memimpin sangat konsen untuk menyelamatkan hutan Aceh. Kemudian pada saat ia maju berpasangan dengan Nova pada tahun 2017 irwandiI menjadikan program Aceh Green sebagai salah satu program andalan yang akan dijalankan apabila terpilih menjadi gubernur Aceh periode 2017-2022. Irwandi-Nova berhasil terpilih menjadi menjadi gubernur dan wakil gubernur aceh pada kontestasi pilkada tahun 2017 tersebut, dan masyarakat aceh menunggu realisasi program-program prioritas pasangan tersebut khususnya program Aceh green.

Program Aceh Green merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Irwandi-Nova untuk menyelamatkan lingkungan. Dengan program Aceh Green Pemerintah Aceh akan memberlakukan moratorium izin pengelolaan hutan seperti tambang bagi usaha dan memberantas kegiatan penebangan liar untuk meminimalisir laju deforestasi di Aceh. Namun upaya untuk menghentikan penyusutan hutan Aceh tersebut belum mampu mencapai titik maksimal dan hutan di Aceh terus mangalami penyusutan. 

Dikutip dari perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2017, tutupan hutan Aceh berkurang 17.820 hektar sementara pada tahun 2018 hutan mengalami penyusutan 15.071 hektar dan pada tahun 2019 Aceh kembali kehilangan 15.071 hektar hutan. Masih berdasarkan data tersebut pada tahun 2019 hutan Aceh hanya tersisa sekitar 2.9 juta hektar. Deforestasi hutan Aceh tentu tidak berhenti disitu saja, baru-baru ini berdasarkan sebuah investigasi yang dilakukan oleh Rainforest Action Network (RAN) ditemukan ada perusahaan kelapa sawit yang masih merambah hutan Aceh.

Penyusutan hutan di Aceh juga terjadi di wilayah yang dianggap memiliki peran yang sangat penting di muka bumi ini yaitu Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). KEL memliki nilai penting baik bagi lokal maupun global. Kawasan ini merupakan habitat bagi 102 spesies mamalia, 382 spesies burung, 52 spesies amphibia, dan 4.000 spesies tumbuhan (lisat.ipb.ac.id). Namun pada saat ini di KEL sedang berada dibawah ancaman kerusakan. Pada tahun 2019 tercatat seluas 5.395 hektar tutupan hutan hilang, pada tahun 2018 hutan di KEL hilang sekitar 5.685 hektar, sementara pada tahun 2017 kehilangan hutan di KEL mencapai 7.066 hektar, dan pada tahun 2016 seluas 10.348 hektar hutan di KEL hilang (Mongabay).

Data-data tentang deforestasi yang terjadi di Aceh tersebut menunjukkan bahwa program Aceh Green yang diwacanakan oleh Irwandi-Nova tidak berjalan dengan efektif. Kegagalan program Aceh Green sejauh ini bukan hanya karena gagalnya penerapan moratorium izin kehutanan dan pemberantasan penebangan liar, namun juga gagal memanfaatkan hutan sebagai salah satu sumber untuk mengatasi masalah kemiskinan di Aceh. Hal ini membuktikan bahwa Aceh Green hanya wacana yang tidak dikonsep secara matang dan menyeluruh. Hasilnya, hingga periode kepemimpinan Irwandi-Nova hampir selesai namun program Aceh Green tersebut masih belum berjalan secara maksimal.

SELAMAT HARI HUTAN Se-DUNIA, panjang umur hutan Aceh !!!!

Penulis merupakan Alumni Law School The University Of New South Wales