Breaking News

Anggota DPR Aceh Ajak Mogok Kerja Hingga Tutup Kantor Pemerintah, Untuk Apa?

Anggota DPR Aceh Ajak Mogok Kerja Hingga Tutup Kantor Pemerintah, Untuk Apa?
Anggota DPR Aceh, Tarmizi, SP |FOTO: TEMPIAS.ID

BANDA ACEH - Anggota DPR Aceh Tarmizi SP mengeluarkan pernyataan yang sangat lantang dalam rapat paripurna dalam rangka penyerahan LHP BPK RI atas  laporan keuangan Pemerintah Aceh pada Selasa (4/5) kemarin. Ia mengajak semua pihak agar melakukan aksi mogok kerja hingga menutup kantor Pemerintahan.

Itu disampaikan politisi Partai Aceh saat melakukan interupsi dan menyampaikan berbagai persoalan Aceh dihadapan Gubernur dan pimpina DPRA, salah satunya menyangkut dengan kekhususan Aceh.

"Yang kedua soal Pikada, saya ingin memberi apresiasi kepada seluruh Anggota DPRA, teman-teman komisi satu, Pimpinan Wakil Ketua Bang Safaruddin, Bang Hendra, Bang Dalimi, Wabil khusus kepada Ketua DPRA H Dahlan Jamaluddin SIP, yang selama ini sangat serius dan sungguh- sungguh memperjuangkan Pilkada Aceh agar terlaksana di 2022. Bahkan Ketua DPRA menjumpai Menkoolhumkan sendiri lagi dengan sangat semangat demi menjaga marwah Aceh," ujar Tarmizi.

Pun demikian, kata dia hingga kini Pilkada Aceh belum bisa terlaksanakan pada tahun 2022 mendatang, artinya Pilkada Aceh dapat dipastikan berlangsung serentak pada tahun 2024 nanti.

"Sampai saat ini, Pilkada Aceh masih menunggu keputusan politik yaitu keputusan Pak Presiden yang sampai saat ini belum dikeluarkan, Nah analisa kami pak Presiden akan menyetujui akan merspon Aceh apabila dengan satu syarat yaitu rakyat Aceh kompak, jadi untuk menunjukkan kekompakan rakyat Aceh, jika perlu Pak Gubernur, Bapak Sekda, Seluruh Anggota DPR RI Perwakilan Aceh, Anggota DPRA seluruh Bupati Wali Kota hingga ke Keusyik kita mogok kerja, kalau perlu semua kantor Pemerintah ditutup sebagai bentuk protes kepada Pemerintah Pusat,"cetusnya.

Setelah itu dilakukan, kata dia Masyarakat Aceh meminta kepada Pemerintah pusat untuk merealisasi semua butir-butir Mou dan UUPA.

"Kemudian baru kita tuntut, yang pertama kita minta semua butir-butir MoU direalisasi, yang kedua UUPA  direvisi sesuai MoU Helsinki dan yang ketiga dana Otsus Aceh diabadikan, yang ke empat UUPA dihargai, dihormati, dipatuhi, seperti undang-undang lainnya, jadi baru kita bicarakan hal-hal lain, jadi tidak hanya Pilkada kewenangan Aceh,"pungkasnya.