Breaking News

APH Diminta Dalami Kasus Dugaan Penimbunan Pupuk Bersubsidi Oleh Oknum Kades

APH Diminta Dalami Kasus Dugaan Penimbunan Pupuk Bersubsidi Oleh Oknum Kades
Tempat Penimbunan pupuk bersubsidi yang diduga tidak memiliki izin

ACEH TENGGARA - Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini pihak kepolisian untuk secepatnya bisa mengusut kasus dugaan penimbunan pupuk urea bersubsidi yang dilakukan oleh oknum Kades Pardomuan Kecamatan Babul Makmur Aceh Tenggara inisial (Rn).

Penegasan ini disampaikan oleh Ketua LSM Gempur Agara Fajri Gegoh kepada acehstandar.com Minggu (2/5/2021) di Kutacane.

Menurutnya, untuk mendapatkan pupuk urea bersubsidi saat ini tentunya bukan perkara mudah bagi masyarakat khususnya petani. Akan tetapi harus memenuhi persyaratan yakni terdaftar di Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (Rdkk), kemudian harus mempunyai kartu tani dan luas lahan.

"Jika oknum Kades Pordomuan tersebut sangat mudah mendapatkan pupuk urea bersubsidi tersebut tentu kita menduga ini ada permainan terselubung antara distributor pupuk dengan oknum Kades Pordomuan tersebut,"tegas Fajri.

Itu sebabnya, dia mengatakan sudah sepantasnya pihak aparat kepolisian untuk mendalami kasus ini. Sebab ini  menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat luas khususnya petani. Dimana jatah alokasi pupuk urea bersubsidi sudah ditentukan dalam setiap penebusan oleh pihak Pemerintah melalui Rdkk kepada pihak PT PIM. 

"Saya berharap kepada pihak Aparat Penegak Hukum untuk dapat secepatnya bisa mengusut tuntas kasus ini dengan memanggil seluruh pihak terkait seperti oknum Kades dari mana dia bisa mendapat pupuk urea bersubsidi sampai puluhan ton. Sementara pihak petani untuk mendapatkan pupuk urea dua zak pupuk urea saja sangat susah,"imbuhnya.

Menurut Fajri Gegoh  jika pupuk urea bersubsidi dengan sengaja ditimbun maka dilarang dalam Perpres no 77 tahun 2005. pasal 6 Ayat 1. UU No 7 Tahun 1995 Tentang Ekonomi Subsider. dan Pasal 60 ayat 1 UU No 12 TAhun 1992 tentang Budidaya tanaman dengan ancaman Hukuman 5 Tahun penjara dan Denda Rp 250.000.000.

Gegoh pun sangat berharap kepada pihak Komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) Kabupaten/ Kota mempunyai khususnya di Aceh Tenggara supaya bekerja dan berperan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan peyimpapan pupuk serta pestisida di wilayah.

Sementara ditempat terpisah Kapolres Agara AKBP Wanito Eko Sulistio SIK melalui Kasatreskrim AKP Suparwanto saat dikonfirmasi media ini melalui WhatsApp beberapa waktu lalu menjelaskan, akan secepatnya mengecek kebenaran nya terkait informasi dugaan penimbunan pupuk tersebut.

Diberitakan sebelumnya, oknum kades Pardomuan inisial (Rn) diduga telah melakukan penimbunan pupuk urea bersubsidi hingga puluhan ton, dan anehnya oknum Kades Pordomuan rumah nya berlokasi di desa Lawe Mantik kecamatan Babul makmur Jl Kutacane -Medan diduga tidak mempunyai izin usaha penjualan serta praktek ini pun sudah berlangsung sejak lama.

Salah seorang warga desa setempat kepada media ini mengaku, peraktek penimbunan pupuk urea ini sudah lama berjalan, tapi tidak pernah terjerat hukum. []