Breaking News

Aroma Politik di Balik Penetapan 1 Juni Hari Lahir Pancasila

Aroma Politik di Balik Penetapan 1 Juni Hari Lahir Pancasila
Penetapan hari lahir Pancasila 1 Juni dianggap mengandung misi politik (ANTARA FOTO)

ACEHSTANDAR.COM - Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila dan menjadi hari libur nasional sejak 2016 lalu oleh Presiden Jokowi. Sejumlah pakar menganggap ada keganjilan dan aroma politik dibalik penetapan itu.

Diketahui, Sukarno menyampaikan gagasan tentang Pancasila sebagai dasar negara dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 1 Juni 1945 silam.

Namun, pakar hukum tata negara Refly Harun, 18 Agustus 1945 lebih ideal ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Dia mengatakan Pancasila baru lahir secara hukum saat dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Diketahui, sehari setelah kemerdekaan yakni 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Pancasila. Pancasila tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah yang disahkan saat itu adalah naskah pancasila yang kita kenal hingga saat ini.

Selain itu, Pancasila yang diperkenalkan Bung Karno pada 1 Juni 1945 berbeda dengan yang diakui sekarang. Menurut Refly, Pancasila masih dalam kandungan pada 1 Juni.

"Menurut hukum tata negara ya Hari Lahir Pancasila 18 Agustus saat PPKI mengesahkan UUD 1945 yang di dalamnya berisi Pancasila dalam pembukaan. As simple as that (sesederhana itu)," kata Refly kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Refly, penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan hari libur nasional merupakan upaya untuk menonjolkan Sukarno. Padahal menurutnya Pancasila lebih merupakan hasil buah pikir kesepakatan banyak pendiri bangsa.

"Upaya lebih menonjolkan Bung Karno. Seolah-olah Pancasila karya Bung Karno seorang. Kan enggak boleh begitu. Menurut saya, Pancasila itu adalah karya bapak dan ibu bangsa, sinkretisme dari pikiran-pikiran mereka," katanya.

Selain 1 Juni, tanggal 1 Oktober juga dikenal dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Ditetapkan oleh mantan Presiden Suharto berkenaan dengan prahara Gerakan 30 September 1965.

Dahulu, di era Orde Baru, Soeharto lebih sering menggunakan tanggal itu sebagai peringatan Pancasila. Seolah mengabaikan 1 Juni saat Sukarno menyampaikan gagasan Pancasila pertama kali.

"Sejak 1 Juni 1970, Kopkamtib melarang peringatan lahirnya Pancasila. Pada 22 Juni tahun yang sama, mantan Presiden Soekarno wafat," tutur Ria Casmi Arrsa dalam bukunya berjudul Deideologi Pancasila.

Pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi mengatakan berbagai macam versi Hari Lahir Pancasila disebabkan manipulasi sejarah. Dia menilai manipulasi itu dilakukan berbagai rezim pemerintahan di Indonesia.

"Ini kan jadi bagian dari bagaimana membentuk sejarah, menegaskan sejarah bagian dari rezim yang berkuasa," ujar Asrinaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (27/5).

Asrinaldi melihat upaya itu juga dilakukan dalam pemerintahan saat ini. Dia menilai penentuan 1 Juni sebagai Hari lahir Pancasila tak terlepas dari status Jokowi sebagai politikus PDIP.

Meski begitu, ia berpendapat seharusnya hal ini tak terjadi. Asrinaldi berkata sejarah seharusnya dipaparkan berdasarkan penelitian sejarah yang konkret.

"Negara yang memang demokratis, mestinya penentuan hari besar kenegaraan berdasarkan kajian yang jujur, yang ada fakta empirik ya. Kalau negara tidak demokratis, tentu merancang sejarah bangsa itu sesuai dengan rezim berkuasa," ucapnya.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo membantah anggapan Pancasila sebagai alat politik kekuasaan.

Sementara itu Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman 1 Juni jadi hari lahir Pancasila sudah sesuai dengan fakta sejarah bahwa Bung Karno memberikan pidato di depan BPUPKI tepat pada 76 tahun silam.

"Sesuai dengan Keppres No.24/2016 tentang hari Lahir Pancasila," kata Fadjroel saat dihubung CNNIndonesia.com.

Sementara pada tanggal 18 Agustus menurutnya adalah Hari Lahir Konstitusi sesuai dengan Keppres nomor 18 tahun 2018 tentang Hari Konstitusi bertepatan konsensus final Konstitusi UUD 1945 pada 18 Agustus 1945.

Sumber:CNN Indonesia