Breaking News

Banjir Kritik, RI Masuk Daftar Memalukan di Sidang PBB, Prof Jimly: Kemlu Pelajari Dulu

Banjir Kritik, RI Masuk Daftar Memalukan di Sidang PBB, Prof Jimly: Kemlu Pelajari Dulu
Ilustrasi sidang PBB

ACEHSTANDAR COM - Masuk dalam list memalukan di dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang memilih 'No' untuk resolusi R2P (Responsibility to Protect) menuai banjir kritik di dalam negeri.

Jimly Asshiddiqie mantan ketua Mahkamah Konstitusi menyebut kalau diplomasi RI di PBB harus mempelajari peta suara dulu sebelum memutuskan untuk 'tidak' mendukung Resolusi soal "tanggung jawab untuk melindungi dan mencegah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan".

"Mesti sebelum memutuskan yes or no, tim diplomasi kemlu pelajari dulu peta suara, supaya tdk masuk List of Shame," kata Jimly Asshiddiqie seperti yang dikutip Indozone dari akun Twitternya, Kamis (20/5/2021).

Menurutnya delegasi Indonesia harus memiliki prinsip yang jelas guna memperjuangkan kepentingan nasional. Dia heran kenapa RI harus memilih 'No' dalam sidang PBB.

Paling tidak Indonesia harus memilih 'Yes' guna mendukung melindungi genosida, kejahatan perang dan pembersihan etis.

"RI hrs punya prinsip dlm sikap tapi baik jg mempertimbangkan semua utk kepentingan nasional. Kalau tdk mau yes, mungkin lebih tepat abstain," katanya.

Mesti sebelum memutuskan yes or no, tim diplomasi kemlu pelajari dulu peta suara, supaya tdk masuk List of Shame. RI hrs punya prinsip dlm sikap tapi baik jg mempertimbangkan semua utk kepentingan nasional. Kalau tdk mau yes, mungkin lebih tepat abstain. https://t.co/1Dsitas4og
— Jimly Asshiddiqie (@JimlyAs) May 20, 2021

Diketahui dalam sidang PBB yang berlangsung pada 18 Mei tersebut, 115 negara memilih "Yes", 2 "Abstain", dan 15 memilih "No" termasuk Indonesia.

Jubir Kemenlu, Teuku Faizasyah akhirnya memberikan klarifikasi mengapa delegasi Indonesia memilih "No" dalam resolusi PBB pencegahan genosida.

"Resolusi ini lebih menyangkut penentuan apakah agenda ini akan dijadikan mata agenda tetap atau masih harus divoting tiap tahunnya seperti biasa di GC. Posisi Indonesia sesuai dinamika, hasil KTT 2005 mata agenda R2P cukup masuk di bawah agenda follow up to the 2005 summit," ujar Faizasyah, Kamis (20/5/2021).

 

Sumber:Indozone.id