Breaking News

Beda Kepentingan, Hajatan Pesta Demokrasi di Aceh Tak Ada Kejelasan

Beda Kepentingan, Hajatan Pesta Demokrasi di Aceh Tak Ada Kejelasan

Oleh: Usman Lamreung 

DINAMIKA Politik Aceh begitu dinamis, tak pernah habis dengan berbagai isu dan intrik. Salah satunya adalah belum ada kejelasan terkait hajatan pesta demokrasi di Aceh yaitu Pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022. Pelaksanaan Pilkada ditunda kabarnya karena berbenturan dengan UU No.10 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.

Terjadi tolak tarik kepentingan, menuai pro dan kontra dalam menafsirkan UUPA No.11 Tahun 2006 dan UU Pilkada No.10 tahun 2016. 

Upaya komunikasi politik dengan pemerintah pusat pun sudah dilakukan DPRA dan Pemerintah Aceh, agar Pilkada bisa dilaksanakan tahun 2022. Namun upaya tersebut belum ada kejelasan alias buntu.

Pasalnya para pejabat dan elit politik pusat yang ditemui seperti wakil ketua, anggota DPR, dan Kementerian Dalam Negeri, belum memberi tanggapan serius dan pasti, apakah Aceh tetap Pilkada tahun 2022 atau ikut serta pilkada serentak tahun 2024.?

Satu-satu jalan adalah harus ada persetujuan secara politik dari Presiden Jokowi. Namun masalahnya sampai saat ini pemerintah Aceh dan DPRA belum bertemu dengan Presiden Jokowi.

Sepertinya partai politik di Aceh terbelah soal pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022, ada pro dan kontra yang sepakat tahun 2024. 

Tidak satu suara elit dan partai politik, akhirnya komunikasi politik yang dilakukan pemerintah Aceh, DPRA dengan pemerintah pusat gagal dan pelaksanaan pilkada tahun 2022 pun tak ada kejelasan pasti . 

Ini menandakan semakin lemah nilai tawar Aceh pada pemerintah pusat. Kekuatan Partai Politik Lokal semakin redup, semakin surut, dan semakin tidak berdaya. 

Partai Politik Lokal sudah tidak sakti lagi, seperti pada pilkada tahun 2006, 2012, 2017 dan pemilihan legisltaif tahun 2009, serta 2014. 

Penyebabnya adalah partai politik lokal semakin ditinggalkan rakyat Aceh dan para simpatisan sudah mulai rapuh dan ragu, akibat dari ketidakmampuan elit partai dalam merealisasikan janji-janji politik.

Sebagai kilas balik, kekuatan Partai Politik Lokal (Partai Aceh) pada pemilihan legislatif tahun 2009, sebagai partai pemenang di Aceh, menguasai parlemen dengan jumlah 33 kursi, selanjutnya pada pemilu tahun 2014, Partai Aceh masih tetap sebagai partai yang mengguasai parlemen dengan 28 kursi.  

Kemudian pada tahun 2019, Partai Aceh partai lokal, tetap masih mendapatkan suara terbanyak dan menguasai parlemen dengan jumlah 18 kursi. 

Dari tiga pemilu tersebut, Partai Politik Lokal (Partai Aceh), biarpun masih sebagai partai pemenang pemilu di Aceh, namun perolehan suara semakin menurun, dan penurunan suaranya sangat sinifikan, hilang suara dan kursi diambil oleh partai nasional. 

Ini menandakan bahwa Partai Aceh sebagai kekuatan lokal Aceh sudah mulai ditinggalkan rakyat Aceh. 

Bukan tanpa alasan rakyat Aceh tidak lagi memilih para kader terbaik Partai Aceh, rakyat sudah mulai bosan dengan janji-janji politik yang sering di cetuskan para kader partai Aceh.

Namun janji-janji politik tersebut belum mampu sepenuhnya direalisasikan seperti kemiskinan, masalah bendera, program pasca reintegrasi melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA) tidak merata, sehingga banyak mantan GAM, para korban konflik dan rakyat Aceh, mulai kecewa dan tidak lagi percaya pada elit Partai Aceh. Ini adalah satu indikator penyebab turunnya suara dan berkurangnya kursi di DPRA.

Partai Aceh Rapat Kerja di Takengon

Rapat kerja Partai Aceh yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu, penulis melihat hanya sebagai konsolidasi partai, dan hanya mempertegas kepada publik bahwa Partai Aceh, mengusung Muzakir Manaf sebagai calon gubernur pada pilkada kedepan.

Dalam pertemuan tersebut, Partai Aceh juga mempertegas dan meminta pemerintah pusat konsisten merealisasikan kesepakatan butir-butir  MoU Helsinki dan pelaksanaan Pilkada tahun 2022 sesuai UUPA. 

Penulis melihat dari pertemuan Partai Aceh tersebut belum ada upaya fokus dalam menyorot isu-isu aktual untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Aceh, seperti isu yang selama ini muncul di publik, seperti masalah kemiskinan, masalah rumah dhuafa, masalah pendidikan, masalah investasi, isu pertanahan untuk kombatan, sektor UMKM, masalah bendera, masalah migas dan berbagai masalah lainnya. 

Konsolidasi di Takegon lebih pada konsolidasi politik, yang hanya merespon isu-isu pilkada, isu pemekaran dan realisasi MoU Helsinki. 

Seharusnya Partai Aceh merespon berbagai isu yang sedang terjadi di masyarakat, sebagai strategi penguatan nilai tawar dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat Aceh sebagai pencentus program, dan pengawasan di DPRA sebagai agenda konsolidasi Partai, agar isu-isu kemiskinan, pemekaran, bendera dan lainya bisa tercancel. 

Artinya bahwa partai Aceh benar-benar memperiotaskan kesejahteraan rakyat Aceh, bukan saja periotas untuk mendapatkan kekuasaan. Biarpun dengan kekuasaan bisa mempercepat berbagai kebijakan. 

Solusi adalah Partai Aceh harus mampu memberikan kontribusi yang besar pada pembangunan Aceh, salah satu adalah kader- kadernya yang lagi di DPRA harus mampu sebagai penekan, pencetus program dan pengawasan dalam mengawasi berbagai kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah Aceh.

Harus mampu sebagai penekan, agar berbagai program pro rakyat berpihak pada kesejahteraan rakyat, dan mempercepat menurunkan kemiskinan. 

Harus mampu merealisasikan dan menepati janji-janji politik yang saat pemilu dan pilkada sering didengungkan, Partai Aceh harus memberikan bukti, bukan lagi janji. 

Bila terus Partai Aceh hanya mampu berjanji tanpa realisasi, penulis memprediksikan Partai Aceh akan ditinggalkan rakyat Aceh.

Penulis merupakan Akademisi/Pengamat Politik dan Pembangunan