Breaking News

Bila Sekda Ditunjuk Jadi Pj Gubernur, Eskalasi Hiruk Pikuk dan Dinamika Politik di Kalangan Birokrasi akan Terjadi

Bila Sekda Ditunjuk Jadi Pj Gubernur, Eskalasi Hiruk Pikuk dan Dinamika Politik di Kalangan Birokrasi akan Terjadi
Usman Lamreung

ACEHSTANDAR.COM  - Sesuai yang telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar 2024.

Dengan pilkada 2024 maka akan dipertimbangkan penjabat sementara (Pjs) bagi kepala daerah hasil pilkada 2017 dan 2018 yang masa jabatanya habis pada 2022 dan 2023, maka pemerintah akan menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Plt.Gubernur.

Usman Lamreung sebagai seorang akademisi dan pengamat politik mengatakan, dirinya mengapresiasi sikap pemerintah melalui Direktur Jenderal Otonomi Depdagri yang sudi
mempertimbangkan bahwa Pejabat Sementara (Pj) pengganti Gubernur definitif yang habis masa tugas adalah Sekda, tentunya ini termasuk Sekda Aceh.

"Saya mengapresiasi bila keinginan pemerintah pusat menunjuk dan mengangkat Pejabat Sementara (Pj)  Gubernur adalah Sekda," kata Usman Lamreung kepada AcehStandar.com, Minggu (23/5/2021) malam.

Wacana penunjukan Sekda tersebut adalah sebagai langkah keberlanjutan pemerintahan daerah, untuk mempermudah kesinambungan program pasca berakhirnya Gubernur (definitif) periode 2017-2022.. 

Menurut Usman yang menjadi soal adalah bila terjadi penunjukan Pejabat Sementara (Pj) Gubernur Aceh adalah Sekda Aceh diperkirakan akan terjadi pro-kontra dikalangan birokrasi. 

"Kalau ini terjadi saya menpredikasikan kemungkinan bakal terjadi eskalasi dinamika politik, misalnya terjadi pro-kontra dikalangan birokrasi," ujar Usman. 

Pasalnya selama ini berbagai kebijakan yang diputuskan Sekda Aceh belum mampu menjadi solusi untuk keluar dari berbagai masalah. 

"Malahan saya tidak melihat adanya reformasi birokrasi. Jikapun ada tapi tak berjalan maksimal selama ini," katanya.

Menurutnya, selama ini yang terjadi hanya pembenahan birokrasi adalah pelayanan dasar (pelayanan kesehatan, pendidikan, lainnya).  Sedangkan pembinaan, dan pengembangan birokrasi sama sekali belum tersentuh. 

Kerja Sekda Aceh hanya fokus pada pelayanan dasar kemudian disibukan dengan presentasi- presentasi lintas bidang.

"Jadi kalau kita lihat kebermanfaatan dari kesibukannya itu sangat kurang," tuturnya. 

Anggaran tidak tepat sasaran, banyak temuan BPK

Begitu juga dengan implementasi program Aceh HEBAT, dalam penentuan anggaran yang tidak tepat sasaran seperti banyak temuan BPK antara lain, insentif gubernur, honor stafsus, bantuan OKP/ORMAS/ORMAWA tidak tepat peruntukannya, anggaran rehab ruang Sekda, dan pembelian mobil dinas sehingga dianggap bermewah mewahan dengan uang rakyat. 

Ditambah lagi dengan program Aceh Hebat yang jalan ditempat seperti rumah kaum dhuafa yang saban tahun tak mampu (belum) direalisasikan dan selain tidak mampu membuka harmonisasi hubungan Pemerintah Aceh dan DPRA, sehingga telah menyebabkan terhambatnya dalam pembahasan anggaran

Atas dasar berbagai kebijakan tersebut, maka yang menjadi pertanyaan yaitu bila Sekda Aceh ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai PJ Gubernur Aceh, yang diharapkan jangan sampai terjadi eskalasi hiruk pikuk dinamika politik dan pro-kontra kalangan birokrasi. 

Namun bila itu terjadi kata Usman, pasti momentum tersebut akan semakin menarik bagi peta politik Aceh, dan sudah barang pasti momentum tersebut bakal digunakan para elit partai politik,  sebagai bagian strategi untuk bisa menang pada pilkada 2024.