Breaking News

Bisa Dicontoh, Cara Jepang Membuat Program Prioritas untuk Warganya

Bisa Dicontoh, Cara Jepang Membuat Program Prioritas untuk Warganya

JAKARTA - Pemerintah Jepang punya cara tersendiri menentukan  program prioritas  yang bakal diimplementasikan  di daerah-daerah. Program daerah ini seluruhnya menggunakan APBD yang diambil dari pajak.

Pemilihan program prioritas ini bisa diterapkan oleh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia, sejalan dengan terbatasnya anggaran daerah karena realokasi untuk Covid-19.

Pemerintah Jepang biasanya melakukan program review, alias me-review  program yang telah diterapkan di daerah tersebut oleh pemerintah bersama warga. 

Dengan kata lain,  review ini melibatkan masyarakat secara luas sebelum akhirnya program dilanjutkan atau resmi dihentikan.

Setelah melakukan  review, masyarakat diminta memberikan pandangan dan melihat pemerintah bekerja untuk meningkatkan kepercayaan kepada pembuat kebijakan. Lalu, mereka pun diberikan akses untuk melihat temuan-temuan dari program review  untuk memberikan penilaian.

Kakogawa, kota kecil di Jepang yang letaknya dekat dengan Osaka merupakan salah satu kota yang menerapkan metode ini.

"Mereka juga harus melihat apa saja temuan yang diberikan oleh para masyarakat dalam program review, apa saja yang perlu dilakukan perbaikan ke depannya. Lalu berapa banyak APBN atau dana yang dikucurkan demi melakukan perbaikan tersebut," kata Walikota Kakogawa Okada Yasuhiro dalam diskusi Yayasan Tifa bersama Japan Initiative, Kamis (6/5/2021) lalu.

Okada mencontohkan salah satu program di Kakogawa yang menggunakan metode tersebut, yakni penggunaan dana pengurusan jenazah.

Seperti diketahui, 30 persen populasi warga Jepang saat ini berusia lansia di atas 65 tahun. Dengan begitu, berbagai program pemerintah ditekankan untuk biaya sosial terhadap para lansia.

Di jepang, pengurusan jenazah seperti pengadaan mobil jenazah biasanya disiapkan oleh Pemda. Mobil jenazah ini berfungsi mengantarkan jenazah ke krematorium.

"Mobil jenazah dibayarkan dari anggaran desa yang didapatkan dari pajak yang dibayar warga. Sempat ada diskusi, apakah ini dilanjutkan? Apakah para warga puas kalau mereka membayar pajaknya dan pajaknya dipakai untuk membayar mobil jenazah?," ucap Okada.

Setelah melakukan program review, masyarakat merasa tidak keberatan menggunakan pajak yang dibayarnya untuk pengurusan jenazah.

Adanya review ini juga membuat transparansi penggunaan dana semakin nyata.

"Dari situ kami bisa mengetahui program ini bisa tetap dijalankan. Kita harus meningkatkan transparansi, apabila berlangsung baik maka rasa percaya antara masyarakat dengan pemerintah akan meningkat," ungkap Okada.

Keterbatasan dana, semua program tak bisa dijalankan sekaligus

Selain mereview  program yang sudah ada, Okada juga menyebut program  review bisa dilakukan untuk menentukan sebuah program yg akan dijalankan.

Masyarakat diberi opsi untuk memilih program yang akan diadakan. Karena keterbatasan dana, tentu tak semua program bisa dijalankan sekaligus.

Di sinilah peran pemerintah memberikan penjelasan terkait anggaran yang tersedia dan memilih program yang tepat.

Program pun tidak asal dipilih. Pemda akan menunjuk warga secara random untuk melakukan penilaian.

Penunjukkan yang random ini meminimalisasi adanya pemikiran yang menggiring program tertentu.

"Jadi dengan pemikiran umum, bukan pemikiran orang-orang tertentu. Kalau penilaian dilakukan secara  random, kita mendapat pendapat yang sebelumnya tidak kita dapatkan. Jadi itu menarik sekali," pungkas Okada.

 

Sumber: Kompas.com