Breaking News

Bupati dan DPRK Diminta Tindak Lanjut “Pat Gulipat Pengadaan Masker” pada Disnakertrans Aceh Besar

Bupati dan DPRK Diminta Tindak Lanjut “Pat Gulipat Pengadaan Masker” pada Disnakertrans Aceh Besar
Ilustrasi korupsi masker/NET

ACEHSTANDAR.COM- Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Aceh Besar (PP-HIMAB) meminta Bupati dan DPRK Aceh Besar untuk menindaklanjuti penemuan pengadaan masker pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Aceh Besar yang menyalahi mekanisme pengadaan barang/jasa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh pada bulan April-Mei 2020. Hal ini disampaikan Dias Rahmatullah, Ketua Umum PP-HIMAB dapam press releasenya pasca melakukan audiensi dengan BPK RI Perwakilan Aceh pada Senin siang (7/6) via zoom meeting.

Dalam audiensi tersebut, BPK RI Perwakilan Aceh menyebutkan bahwa mekanisme pengadaan masker pada Disnaskertrans tahun anggaran 2020 menyalahi tiga aturan yang berlaku, yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penggadaan Barang/ Jasa Dalam Penangganan Keadaan Darurat, Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Yang dicurigai belanja barang tidak sesuai dengan perencanaan, serta teknis yang dilakukan oleh Dinas tidak mengikuti ketiga instrument hukum tersebut.

Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kegiatan pengadaan masker dengan nomor Surat Perintah Kerja (SPK) 4/ SPK/ PPKG/ APBK/ 2020 diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Aceh kepada DPRK Aceh Besar dan Bupati Aceh Besar untuk ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah penyerahan LHP tersebut.

Oleh sebab itu, PP-HIMAB menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Bupati Aceh Besar untuk menindaklanjuti temuan BPK RI tersebut sesuai Tupoksi masing-masing. Ini berguna agar publik bisa menilai langsung komitmen Bupati dan DPRK Aceh Besar dalam menyelenggarakan pemerintahan yang sehat dan bersih yang selama ini didengung-dengungkan di hadapan publik.

"Selanjutnya, meminta Bupati Aceh Besar untuk mengevaluasi proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar agar terhindar dari praktik-praktik pengelolaan anggaran yang tidak sehat. Hal ini guna menjaga citra pengelolaan Anggaran di Kabupaten Aceh Besar yang telah mendapat Wajar Tanpa Opini (WTP) 9 kali berturut-turut dari BPK RI,"tambah Dias Rahmatullah.

Dan terakhir, PP-HIMAB mendukung upaya pihak kepolisian khususnya Polres Aceh Besar untuk mengusut secara tuntas proyek pengadaan masker di Disnakertrans  Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2020. Hal ini sesuai dengan Informasi bahwa Polres Aceh Besar sedang mengusut kasus tersebut.

"Sebagai Lembaga Mahasiswa di Aceh Besar, PP-HIMAB akan mengawal kasus ini hingga ada kepastian hukum bagi para pelaku kejahatan anggaran di Aceh Besar di saat pandemi saat ini. Selanjutnya PP-HIMAB juga akan mengambil langkah-langkah strategis lainnya guna menjamin proses ini hingga tuntas," demikian Dias. (*)