Breaking News

Disdik Aceh - KPK  Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi Jenjang SMA, SMK..

Disdik Aceh - KPK  Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi Jenjang SMA, SMK..
Plt. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Muksalmina, S.Pd, M.Si,

ACEHSTANDAR.COM  - Dinas Pendidikan Aceh bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pendidikan antikorupsi pada seluruh satuan pendidikan yang ada di Aceh.

Kegiatan dilakukan secara virtual tersebut merupakan tindaklanjut implementasi pendidikan anti korupsi yang
diisi oleh pemateri tunggal dari KPK Bidang Pendidikan dan Peran Masyarakat, Ramah Handoko.

Kegiatan ini diikuti hampir 200 peserta yang merupakan para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kab/Kota dan para Ketua MKKS SMA, SMK, SLB, SMP dan SD se-Aceh. 

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Alhudri, MM mengatakan kegiatan ini merupakan tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 50 Tahun 2020 tentang implementasi pendidikan antikorupsi dan surat dari KPK nomor B/3877/DKM.00.04/80-82/07/2021 Tanggal 2 Juli 2021
tentang evaluasi tindaklanjut pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi di tingkat provinsi yang ditujukan kepada Gubernur Aceh.

"Pendidikan antikorupsi diimplementasikan dalam bentuk insersi pada mata pelajaran yang sudah ada atau sebagai muatan lokal di pendidikan dasar atau menengah dan dimasukkan dalam kurikulum diklat ASN," katanya.

Hal itu disampaikan Alhudri melalui Plt. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Muksalmina, S.Pd, M.Si, Kamis (22/7/2021).

Selain sosialiasi kegiatan antikorupsi pada sekolah, katanya, para kepala dinas kab/kota juga mendapatkan akun untuk menyampaikan laporan implementasi kegiatan anti korupsi disekolah melalui website https://jaga.id.

"Dalam kegiatan itu disampaikan juga dari 23 kabupaten baru hanya 12 kabupaten yang sudah mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tentang penyelenggaraan antikorupsi pada satuan pendidikan," ungkapnya.

Sedangkan 11 kabupaten lainnya belum memiliki peraturan antikorupsi, yaitu Kabupaten Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Pidie, Simeulu, Subulussalam, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, dan Aceh Tengah serta Bireuen.

"Kita harapkan  pemkab dan pemkot  tersebut segera mengeluarkan Perda  tentang implementasi pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan sebagai salah satu upaya dini pencegahan korupsi," pintanya.

9 nilai antikorupsi yang penting diajarkan

Muksalmina menuturkan pihaknya menaruh perhatian serius dalam pelaksanaan program pemberantasan korupsi dan dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi implementasi pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan terutama untuk jenjang SMA, SMK dan SLB.

"Ada 9 nilai antikorupsi yang penting diajarkan kepada peserta didik untuk membantu membentengi dari sikap korupsi.

Sikap-sikap tersebut diantaranya kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian," pungkas Muksalmina, S.Pd, M.Si.

AS
Ampon Bram