Breaking News

Gubernur Minta BPKP dan APIP Tidak Ragu Perketat Pengawasan Penggunaan Anggaran Kepala Daerah

Gubernur Minta BPKP dan APIP Tidak Ragu Perketat Pengawasan Penggunaan Anggaran Kepala Daerah

ACEHSTANDAR.COM  - Selama pandemi Covid-19 mewabah  anggaran pembangunan banyak yang harus dialihkan untuk penanggulangan pandemi tersebut. Sementara semua program harus dijalankan seefektif mungkin. 

Atas dasar itu, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menegaskan dukungannya terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk memperkuat dan memperketat sistem pengawasan terhadap anggaran yang digunakan Kepala Daerah. 

Nah, bila ada penyelewengan maka dampaknya akan merembet kemana-mana. 

"Karenanya BPKP dan APIP jangan ragu-ragu untuk bertindak sesuai aturan," tegas Gubernur.

Penegasan Gubernur tersebut disampaikan saat membuka secara daring Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin)  Keuangan dan Pembangunan Tingkat Aceh, yang berlaksanakan di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Rabu, (2/6/2021). 

Rakor yang digelar BPKP Perwakilan Aceh tersebut diikuti seluruh bupati/wali kota se Aceh beserta Inspektur seluruh Aceh, dengan menghadirkan narasumber dari KPK, Inspektorat Jenderal Kemendagri, Deputi Kepala BPKP dan Sekretaris Daerah Aceh. 

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara para bupati/walikota se-Aceh dengan Kepala Perwakilan BPKP Aceh, dalam rangka memperkuat pengawasan atas perencanaan pembangunan dan penganggaran di Aceh. 

Dalam kesempatan itu Gubernur Aceh
mengatakan, peran aktif BPKP, Inspektorat, dan lembaga penegak hukum dalam mengawasi belanja pembangunan sangat dibutuhkan.

"Pemda dalam melaksanakan pembangunan sangat membutuhkan pengawasan dari BPKP, Inspektorat, juga lembaga penegak hukum," tegasnya.

Ada lima fokus pembangunan jadi perhatian BPKP

Menurutnya, kenapa pengawasan menjadi penting kata Gubernur, supaya program yang dijalankan berjalan efektif dan pada akhirnya dapat memulihkan perekonomian nasional. 

"Untuk itu, saya mendukung  sepenuhnya langkah pengawasan yang dilakukan BPKP di Aceh. Pengawasan harus ketat, itu kita harapkan agar bisa mendorong aparatur di daerah bisa bekerja lebih cermat, lebih akurat dan patuh pada aturan hukum," kata Gubernur Nova. 

Nova menyebutkan, setidaknya ada lima fokus pembangunan daerah yang menjadi perhatian BPKP, yaitu, bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan sektor pariwisata, 
pembangunan ekonomi, dan kebijakan pengentasan kemiskinan. 

Keputusan ini kata Nova tepat sekali, sebab semua sektor tersebut menyerap anggaran paling besar. 

"Jadi boleh kita katakan, sektor yang diawasi itu adalah kunci utama mendukung pemulihan ekonomi di daerah kita," tutur Nova. 

Oleh sebab itu berbagai potensi penyelewengan harus dicegah. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat sistem pengawasan intern. 

Ia menambahkan, salah satu upaya untuk memperkuat sistem pengawasan intern tersebut  adalah dengan meningkatkan kapasitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Dengan demikian, diharapkan sistem pengawasan akan berjalan lebih optimal, sehingga mampu  memberi daya ungkit yang kuat bagi perbaikan ekonomi seluruh daerah di Provinsi Aceh.