Breaking News

HNW Ingatkan Jokowi Saudi Belum Putuskan Haji, Perlu Lobi Raja agar Tetap Ada Pemberangkatan 2021

HNW Ingatkan Jokowi Saudi Belum Putuskan Haji, Perlu Lobi Raja agar Tetap Ada Pemberangkatan 2021

ACEHSTANDAR.COM  - Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid (HNW) prihatin dengan tidak diberangkatkannya jemaah calon Haji Indonesia ke Tanah Suci.

Padahal pihak Saudi Arabia sampai sekarang belum mengumumkan keputusan resmi untuk tidak memberikan kuota haji bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. 

Saudi malah pernah umumkan akan membuka haji tahun 2021 untuk calon haji dari luar Saudi Arabia.

HNW menyayangkan, sebelum diumumkan oleh Menag soal pembatalan keberangkatan calon Haji dari Indonesia tahun 2021 itu, upaya pamungkas belum dilakukan yaitu komunikasi dan diplomasi tingkat kepala negara, dengan Presiden Jokowi yang langsung berkomunikasi dan meloby Raja Salman bin Abdul Aziz.

Padahal itu hal penting yang harus dilakukan agar Arab Saudi memberikan kuota haji bagi jamaah Indonesia tahun ini dari antara jumlah calon jemaah yang sudah diumumkan oleh pihak otoritas di Saudi Arabia.

“Ini penting dan bisa dilakukan Presiden Jokowi untuk membuktikan keseriusan Pemerintah membela hak calon haji yang juga Rakyat Indonesia itu," kata wakil ketua MPR, HNW. 

Menurutnya, hal tersebut juga perlu dan mungkin dilakukan Presiden.

"Karena Presiden Jokowi memiliki kedekatan dengan Raja Salman, bahkan pernah datang langsung ke Arab Saudi pada April 2019 dalam rangka membahas peningkatan kerja sama di bidang ekonomi,” ungkap HNW.

Sementara pihak Kerajaan Saudi Arabia yang telah mengumumkan akan membuka haji tahun 2021, ujarnya, diantaranya untuk 45.000 calon haji dari luar Saudi Arabia.

“Dan sampai hari ini, Kerajaan Arab Saudi belum pernah membuat keputusan untuk tidak memberikan kuota bagi calon haji dari Indonesia, maupun dari negara lainnya.

Selain itu juga Saudi belum mengundang negara manapun untuk membahas dan menyepakati teknis penyelenggaraan haji 2021. 

Tapi kalau hanya dengan jumlah total 45.000 jemaah, tentunya akan lebih mudah dilaksanakan, dan tidak memerlukan persiapan yang panjang dan pembahasan yang rumit,” papar Hidayat.

Sebelum pengumuman dari Kemenag kemarin, kata HNW, peluang ini mestinya dimaksimalkan dengan keterlibatan presiden Jokowi.

Yang demikian itu juga karena umat Islam calon Haji Indonesia sangat berharap bisa diberangkatkan haji tahun ini mengingat pada tahun lalu tidak ada pemberangkatan calon jemaah Haji dari Indonesia, karena alasan yang sama yaitu keselamatan jemaah akibat pandemi covid-19.

“Tetapi berbeda dengan haji 2020, pada tahun itu Arab Saudi memang menutup pintu haji bagi jamaah luar Saudi, termasuk yang dari Indonesia," tuturnya.

Tetapi kata HNW, untuk tahun 2021 Pemerintah Saudi, membuka haji bagi 60.000 calon haji, yakni 15000 dari dalam negeri Saudi, dan 45.000 dari luar negeri Saudi.

Melihat peluang ini, kata HNW, tentu Umat dan para calon haji akan kecewa bila Presiden Jokowi absen atau tidak memperjuangkan peluang yang ada tersebut.

“Kami sudah ingatkan sejak awal raker dengan Menag Yaqut Chalil Qaumas soal pentingnya lobi diplomasi kelas tinggi untuk buka peluang pemberangkatan calon haji dari Indonesia, agar Presiden Jokowi berkomunikasi langsung dengan Raja Salman, sebagaimana yang dilakukan oleh PM Malasysia, Muhyidin," imbuhnya.

Dikatakan apa pun hasilnya, kalau loby tingkat antar kepala negara itu sudah dilakukan, dan dikomunikasikan ke publik, kalau berhasil tentu Umat akan mengapresiasi.

"Tetapi kalaupun belum berhasil karena pertimbangan pandemi covid-19 dan lainnya, maka Umat akan tahu bahwa usaha maksimal sudah dilakukan, dan karenanya bisa lebih mudah untuk diajak memahami mengapa belum bisa berangkat haji tahun ini,” kata HNW. 

Pernyataan itu juga sudah disampaikan Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya di Jakarta, Jumat,  4 Juni 2021 lalu.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini mengungkaplam, demi kepentingan Umat dan Negara, masih berharap agar Presiden Jokowi bisa melakukan komunikasi langsung dengan Raja Salman.

“Apalagi desakan untuk berkomunikasi langsung tersebut telah datang dari berbagai kalangan, mulai dari DPR-RI, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, hingga pernyataan Dubes RI untuk Arab Saudi bahwa Presiden Jokowi memiliki link khusus dengan Pangeran Muhammad bin Salman,”  ungkapnya.

Hidayat Nur Wahid membandingkan upaya yang dilakukan Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang datang langsung menemui Raja Salman di Arab Saudi. 

Hidayat yang juga Anggota Komisi VIII DPR-RI salah satunya membidangi urusan agama mengatakan, 
saat itu Jokowi datang menemui menemui raja Saudi itu untuk menjajaki peluang kerja sama ekonomi, namun upaya maksimal seperti itu tidak dilakukan dalam hal diplomasi haji untuk tak mengulangi pembatalan keberangkatan calon haji Indonesia tahun 2020.

“Padahal kalau loby seperti ini dilakukan dengan baik oleh Presiden Jokowi, apapun hasilnya, tentu bisa membuat umat muslim Indonesia lebih memahami bahwa pemerintah Indonesia hingga Presidennya betul-betul serius hingga level tertinggi, memperjuangkan hak calon jemaah haji dan aspirasi umat Islam di negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, yang jemaah hajinya sangat dikenal dengan sopan santun, ketertiban dan keramahtamahan, yang sudah menjadi duta diplomasi yang positif dan menguntungkan bagi Indonesia di mata umat calon jemaah haji dari seluruh dunia,” ujar HNW.

Absennya diplomasi pamungkas langsung dari Presiden Jokowi ujar anggota Komisi VIII DPR-RI salah satunya membidangi urusan agama ini telah mengecewakan umat yang telah lama menunggu berbulan-bulan kepastian terkait pemberangkatan haji. 

Dirinya memahami bahwa pihak pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sama-sama membuat keputusan dan melakukan pembatasan dengan mempertimbangkan faktor covid-19, dan itu semuanya untuk laksanakan ketentuan syariah yaitu keselamatan diri Umat.

“Tetapi faktanya bukan hanya Indonesia yang belum mendapatkan kepastian soal kepastian kuota haji tahun 2021, atau diundang oleh Saudi untuk menyepakati teknis terkait penyelenggaraan Haji, melainkan semua negara juga belum mendapatkannya.

Tetapi Negara- negara tersebut tidak serta merta membuat keputusan sepihak dengan pembatalan keberangkatan calon Haji,” ungkapnya.

Makanya wajar, imbuhnya, dengan adanya peluang dan fakta bahwa kerajaan Saudi belum memutuskan untuk tidak memberikan kuota haji bagi Indonesia, bila umat Islam menuntut usaha maksimal dari Pemerintah dengan melakukan komunikasi langsung tingkat kepala negara dam meyakinkan Pemerintah Saudi untuk pemberangkatan calon Haji dari Indonesia. 

Calon haji Indonesia di tolak karena vaksin belum diakui WHO

Saudi tidak memberi jatah haji bagi Indonesia sekalipun hanya dalam jumlah yang ditentukan oleh pihak Saudi Arabia dan disesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19.

Apalagi soal yang sempat mengganjal pemberangkatan calon haji yaitu jenis vaksin yang dipergunakan di Indonesia yang awalnya ditolak oleh Saudi Arabia karena belum diakui oleh WHO, belakangan jenis vaksin itu sudah diakui oleh WHO.

“Pemerintah mestinya bisa mengobati kekecewaan Umat dengan tampil maksimal bela hak Umat untuk berhaji.

Dengan adanya peluang yang dibuka oleh Kerajaan Saudi Arabia, dan dengan kesiapan yang sudah dilakukan Kemenag dan Komisi VIII DPR RI, juga dengan fakta baru bahwa jenis vaksin yang diberikan kepada calon jemaah Haji dari Indonesia adalah jenis yang sudah diakui oleh WHO, maka pemerintah Indonesia mestinya tidak berhenti berusaha, dan mencukupkan diri dengan keputusan sepihak membatalkan pemberangkatan calon haji tahun 2021. 

Mestinya Pemerintah terus memaksimalkan usaha dan peluang yang dibukakan oleh Kerajaan Saudi Arabia itu, dengan Presiden Jokowi segera melakukan loby/komunikasi ke Raja Salman secara langsung. 

"Nah bila itu berhasil dan Indonesia diberi kuota diantara 45.000 calon jemaah haji yang telah secara resmi diumumkan Saudi Arabia, tentunya tidak terlalu sulit bagi Pemerintah, karena tidak memerlukan persiapan panjang dan penyelenggaraan yang rumit, sebagaimana kalau dalam tahun-tahun normal dimana jumlah calon haji Indonesia, sesuai kuota, sekitar 200.000 an calon jemaah.

BPKH yang menegaskan amannya dana untuk pembiayaan haji, dan Ditjen PHU Kemenag dengan anggaran sekitar Rp 1,5 Triliun seharusnya mampu mengurusi jamaah haji 2021 bila diputuskan sesuai dengan kuota dari Saudi Arabia yang jumlahnya hanya sedikit tersebut,” pungkas Hidayat.