Breaking News

Kadis PUPR Banda Aceh:TKPRD Ujung Tombak Perencanaan Tata Ruang Kota 

Kadis PUPR Banda Aceh:TKPRD Ujung Tombak Perencanaan Tata Ruang Kota 

ACEHSTANDAR.COM  - Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai tim ujung tombak koordinasi penataan ruang di Kota Banda Aceh.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Banda Aceh Jalaluddin, ST, MT menyampaikan hal tersebut melalui Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Banda Aceh, Elvi Zulfiani Meutia, ST, M. Eng. Sc di Kantor Dinas PUPR Banda Aceh, Rabu (10/11/2021).

Diungkapkan Elvi, pembentukan TKPRD Kota Banda Aceh tersebut dilakukan berdasarkan putusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021.

Sedangkan TKPRD ini  beranggotakan terdiri dari unsur- unsur dinas teknis di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh seperti Bappeda, DPUPR, Dishub, DLHK3, Pol PP, DPMPTSP,  Bagian Administrasi Pembangunan dan Bahagian Hukum Setda Kota Banda Aceh.

"Namun, sesuai dengan Undang- Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, istilah TKPRD berubah menjadi  Forum Penataan Ruang atau FPR," terang Elvi.

Lalu Elvi mengugkapkan tugas dari forum ini. Menurutnya tugas TKPRD  ada tiga macam tugas yang dilaksanakan yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

“Perencanaan tata ruang ada enam tugas, salah satunya mengkoordinasi dan merumuskan Rencana Tata Ruang (RTR) Kota Banda Aceh  pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis," ungkapnya.

Nah, kalau pemanfaatan ruang tugasnya ada dua yaitu mengkoordinasi penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kota Banda Aceh. 

Lalu, pengendalian pemanfaatan ruang ada 6 (enam) tugas diantaranya ialah mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR Kota Banda Aceh ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selama tahun 2021, kata Elvi TKPRD sudah melakukan tiga kali kegiatan rapat yang membahas delapan permasalahan  penataan ruang.

“Jadi sudah ada tiga kali rapat yang kita laksanakan tahun ini, yaitu pada Bulan Februari ada tiga permasalahan yang dibahas, bulan April dua permasalahan dan bulan ini ada tiga permasalahan penataan ruang,” ungkap Elvi.

Ia menambahkan, penanggung jawab TKPRD tersebut langsung ditangan Wali Kota Banda Aceh, diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banda Aceh, wakil ketua kepala BAPPEDA Kota Banda Aceh dan Sekretaris yaitu Kepala Dinas PUPR Kota Banda Aceh.