Breaking News

Kala Damai, Pejabat Aceh Setiap Tahun ke Luar Negeri, Alasan Cari Investor?

Kala Damai, Pejabat Aceh Setiap Tahun ke Luar Negeri, Alasan Cari Investor?

Oleh: Usman Lamreung

Sudah 16 tahun Aceh dalam damai, tentu dalam damai tersebut banyak harapan-harapan rakyat Aceh untuk membangun kembali Aceh dari keterpurukan, akibatkan konflik senjata berkepanjangan dan diluluh-lantakan gempa/tsunami tahun 2004. 

Untuk mengejar dari ketertinggalan dengan daerah lain, sudah pasti banyak terobosan kebijakan oleh pemerintah Aceh tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM). 

Dengan dana Otsus yang besar, Aceh kembali bergeliat, membangun kembali peradaban baru. Aceh dalam damai sudah tiga kali rotasi kepemimpinan melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Banyak sektor yang ingin dikembangkan pemerintah Aceh, diantaranya adalah membuka lapangan kerja, dengan membuka Kawasan Indutri Aceh (KIA) di Ladong Aceh Besar, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe, Badan Penguasaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Destinasi Wisata Bahari, Badan Pengelolaan Migas Aceh dan berbagai program lainnya.

Berbagai pengembangan kawasan disektor tersebut di atas, ditambah dengan kewenangan kekhususan Aceh. 

Namun ironisnya sampai saat ini, Aceh belum mampu keluar dari kemiskinan dan belum sepenuhnya yang ingin di capai mampu direalisasikan, belum berdampak pada pertumbuhan di sektor industri, pertambangan, minyak dan gas, pelabuhan bebas sabang, destinasi wisata dan lainnya.

Sepertinya banyak program-program yang dicetuskan Pemerintah Aceh lebih hanya pada slogan, serimonial formal, popularitas dan simbolis saja.

Sangat di sanyangkan, seperti Kawasan Industri Aceh (KiA) Ladong Aceh Besar, sejak tahun 2019 diresmikan oleh Plt Gubernur Nova Iriansyah saat itu, hingga sekarang belum ada satupun indutri yang berjalan. Malah lebih parah lagi, KIA sudah jadi besi tua dan kawasan industri kosong tanpa aktivitas industri.

Memang, dulu sudah ada yang berkeinginan berinvestasi dan mengelola Kawasan Industri Aceh (KIA) oleh Ismail Rasyid putra Aceh, namun akibat belum beresnyan berbagai kebutuhan dasar, akhirnya PT Trans Continent angkat kopor dari KIA. 

Lambatnya pertumbuhan dan perkembangan pusat industri, belum berminat pemodal berinvestasi di Aceh.

Masih banyak masalah internal yang belum selesai seperti sektor jasa, pelayanan, kepastian hukum, keamanan dan lainnya. 

Berbagai masalah tersebut sepertinya belum diselesaikan dengan tuntas dari hulu ke hilir, termasuk reformasi birokrasi. Lambatnya penyelesaian tersebut, banyak para investor yang datang urung berinvestasi di Aceh. 

Akhirnya pemerintah Aceh memutuskan untuk melakukani kunjungan, lawatan berbagai negara dengan nama mencari Investor.

Setiap tahun lawatan. Hasilnya?

Lawatan dan kunjungan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh sejak pemerintahan Irwandi pertama hingga pemerintahan Nova Iriansyah sekarang ini, belum ada satupun yang mampu menyakini para investor untuk menanamkan modalnya di Aceh, kecuali Uni Emirat Arab, itupun ada peran  pemerintah pusat (Presiden Jokowi dan Pak Luhut Menko Maritim) Uni Emirat Arab (UEA) merespon dan serius investasi sektor parawisata di Pulau Banyak.

Lawatan ke Belanda, Turki, India, Jepang, Singapura, Eropa dan berbagai negara lainnya. Sepertinya tidak ada realisasi, respon dari para investor. 

Yang sudah-sudah kunjungan Pemerintah Aceh, terus gagal mencari investor, biarpun miliyaran anggaran dihabsikan, namun tak ada hasil apapun.

Sepertinya tim lemah dalam lobi, stafsus bidang investasi tak mampu, tak berdaya menyakinkan para investor, sudah sangat wajar publik Aceh sorot kunjungan pemerintah Aceh berserta pejabatnya terkesan bertamasya berkedok mencari investor. 

Sudah banyak pemerintah Aceh obral janji, sebagai contoh kerjasama dengan India untuk membangun rumah sakit di Sabang, namun sepertinya kerjasama India dan Aceh hanya sesuwil kertas, namun tak bermakna, tak berbekas dan bermamfaat. Hanya basa basi, tanpa realisasi. Pemerintah Aceh terus berberjanji, dan obral janji, di media-media, dengan memberikan harapan-harapan, namun dalam realita hanya omong kosong, tak ada bukti, tak ada realisasi dan implementasi, hingga saat inipun belum ada tindak lanjut dari pihak India sebagai pemodal.

Begitu juga dengan lawatan pemerintah Aceh berbagai negara lainnya, tak ada hasil dan realisasi akhirnya rakyat semakin tak percaya pada kerja-kerja pemerintah Aceh, padahal anggaran sudah banyak dihabiskan. 

Terakhir seminggu yang lalu, Tim Pemerintah Aceh dipimpin langsung Gubernur Aceh Nova Iriansyah berkunjung ke Uni Emirat Arab (UEA), untuk menjajaki kembali kerjama sama investasi di Aceh sektor parawisata dan industri lainnya. Rakyat Aceh akan tunggu hasil kenjungan tersebut, apakah membuahkan hasil seperti yang sudah disampaikan melalui media, atau hanya sebatas haba mangat, atau kunjungan tersebut hanya jalan-jalan bertamasya berkedok mencari investor.
  
Rakyat Aceh pasti bangga dan mendukung sepenuhnya kerja-kerja pemerintah Aceh, apalagi pemerintah Aceh dibawah Gubernur Nova Iriansyah benar-benar serius menjemput investor ke Uni Emirat Arab, untuk pembangunan Aceh kedepan.

Namun atas kepercayaan rakyat Aceh semestinya pemerintah Aceh menepati berbagai janji, membuktikan pada rakyat bahwa kunjungan dan lawatan ke berbagai negara yang sudah dilakukan pemerintah Aceh bukan berkedok bertamasya dengan uang SPPD rakyat, namun benar-benar mencari investor dan harus ada pembuktian serta hasil, bukan terus  dalam angan-angan dan harapan palsu.

Penulis merupakan akademisi Universitas Abulyatama