Breaking News

Kata Faisal Basri: Jokowi Harus Singkirkan Moeldoko, Ngabalin, dan Luhut Kalau Tidak Mau Indonesia Bangkrut

Kata Faisal Basri: Jokowi Harus Singkirkan Moeldoko, Ngabalin, dan Luhut Kalau Tidak Mau Indonesia Bangkrut
Ekonom Senior Faisal Basri

ACEHSTANDAR.COM  -Ekonom Senior, Faisal Basri kembali menyampaikan pendapatnya terkait situasi Indonesia saat ini.

Menurutnya, jika tidak ada Langkah strategis dari pemerintah, ancaman kebangkrutan ekonomi Indonesia akan benar-benar terjadi.

Bahkan dinilainya, kebangkrutan bisa terjadi sebelum masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir di tahun 2024.

Hal ini disampaikan Faisal dalam acara Gelora Talks bertajuk ‘Covid-19 dan Ancaman Kebangkrutan Dunia Usaha’ yang digelar Rabu, 13 Oktober 2021.

“Kebangkrutan itu tidak bisa terlalu lama, sebelum 2024, pemerintah ini sudah bangkrut,” ungkapnya.

Salah satu faktor yang disorotinya adalah keputusan BUMN PT Waskita Karya yang menjual saham kepemilikan ruas Tol Cibitung- Cilincing senilai Rp 2,44 triliun. Padahal diketahui nilai pembangunan tol tersebut mencapai Rp 10,80 triliun.

“Waskita menjual jalan tol Rp 2 triliun, padahal investasinya Rp 11 triliun, kan lama-lama bangkrut (keuangan negara),” jelasnya.

Sehingga Faisal berharap agar Jokowi segera sadar bahwa keuangan negara sedang di bawah ancaman dan diperlukan Langkah cerdas serta taktis untuk menyelamatkan itu.

Salah satu cara yang diusulkan Faisal adalh dengan menyingkirkan orang-orang di sekeliling Jokowi, seperti Moeldoko, Ali Mochtar Ngabalin, hingga Luhut Binsar Panjaitan.

“Presidennya (harusnya) sadar membersihkan orang-orang sekelilingnya dari orang seperti Moeldoko, Ali Ngabalin, Luhut Pandjaitan, kalau tidak ya sudah terima risiko,” tandasnya.

Seperti diketahui, PT Waskita Karya (Persero) Tbk berhasil melakukan transaksi divestasi melalui anak usaha PT Waskita Toll Road (WTR) dengan PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API) atas jual beli ruas Tol Cibitung-Cilincing.

Melalui penjualan ini, Wastkita Karya memperoleh keuntungan dan dapat mengurangi utang atau kewajiban untuk memperbaiki kesehatan keuangan Perseroan.

Nilai transaksi divestasi ini mencapai Rp 2,44 triliun, setara dengan 1,96x Price to Book Value (PBV).
Sementara, biaya pembangunan tol tersebut mencapai Rp 10,80 triliun.

Direktur Teknik PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP), Ari Sunaryono mengatakan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol yang ditandatangani perseroan pada Agustus 2011, pembangunan jalan tol tersebut ditaksir menelan biaya Rp 4,20 triliun.

Namun, taksiran tersebut berubah saat proyek jalan tol sepanjang 34,80 kilometer saat konstruksi dimulai pada 2017.

"Sekarang nilai investasinya Rp 10,80 triliun dan kami sudah konsultasi (dengan regulator)," ujarnya saat paparan progres proyek tersebut, Kamis, 10 Oktober 2019.