Breaking News

Lanjuti MoU BPKS - KBS, Deputi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Gelar Rakor dengan BPKS

Lanjuti MoU BPKS - KBS, Deputi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Gelar Rakor dengan BPKS

ACEHSTANDAR.COM  - Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi bersama pihak Krakatau Bandar Samudera (KBS) hari ini, Jumat, 11 Juni 2021 melakukan kunjungan kerja ke Sabang

Kunjungan pihak Deputi kemaritiman dan pihak KBS bersama rombongan merupakan tindaklanjut pasca penandatanganan MOU antara BPKS dengan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) di jakarta beberapa waktu lalu.

Rombongan terdiri dari Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI, Basilio Dias Araujo beserta Pihak Krakatau Bandar Samudera (KBS). 

"Dalam kunjungan kerjanya ke Sabang mereka berkunjung ke Pelabuhan CT3 dan CT1 BPKS," kata Kabag Humas BPKS,
Muhammad Rizal secara tulis kepada AcehStandar.com, Jum’at (11/6/2021).

Didampingi Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain, rombongan selain melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan CT3 BPKS, rombongan Deputi Kemenko Marinves dan KBS juga mengikuti rapat koordinasi yang dilaksanakan di Lantai 3 Kantor BPKS.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain kepada stakeholders dijelaskan,  BPKS selain menjalankan Undang Undang 37 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang juga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Kemudian BPKS juga diberikan kewenangan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah pusat melalui PP Nomor 83 tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan serta Undang- Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. 

“Jadi melalui Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah itu ada banyak fasilitas dan kemudahan yang sudah diberikan oleh Pemerintah seperti bebas Bea masuk, Bebas pajak, Bebas tata niaga dan pembebasan PPN untuk barang dalam Negeri (Endosement) hingga berpeluang untuk berinvestasi di Sabang," ungkap Iskandar Zulkarnain. 

Ia pun mengakui walaupun sampai saat ini masih ada beberapa kendala yang masih harus di selesaikan dengan Pemerintah Pusat.

Ikut juga ikut hadir dalam rapat koordinasi tersebut Wakil Kepala T.Zanuarsyah, Deputi Komersil Erwanto, Direktur Promosi dan Kerjasama Maya Safira, Kepala Unit Pelabuhan, dan Kepala unit PTSP beserta sejumlah Kepala Bagian dilingkungan BPKS.

Lebih jauh Iskandar  menyampaikan agar pihaknya diberi dukungan oleh Kemenko Marves melalui Deputi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, terutama untuk memfasilitasi berbagai peraturan yang membatasi wewenang BPKS sebagai FTZ.

"Kami mohon dukungan supaya percepatan Investasi dan pengembangan pariwisata dan perikanan serta bisa mempercepat terbukanya kembali konektivitas Bandara Sabang," imbuhnya.

Sabang Sangat Potensial Membuka Peluang Bisnis

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI, Basilio Dias Araujo menyampaikan peluang Sabang sebagai salah satu Pelabuhan Internasional adalah sangat besar mengingat hingga saat ini ada ratusan ribu unit kapal Asing berkapasitas besar melewati Sabang melalui Selat Malaka.

Oleh karena itu, melalui kerjasama dengan pihak Krakatau  Bandar Samudera (KBS) ini,  BPKS akan berkesempatan untuk membuka peluang bisnis.

“Kalau dilihat dari segi lokasi Sabang merupakan daerah strategis khususnya disektor kemaritiman, tinggal lagi bagaimana kita mengemas atau membuat konsep dan menciptakan peluang bisnis yang memungkinkan baik dari sector logistic, Imergency, Crew transit dan banyak lagi,” tukas Basilio Dias Araujo

Dalam raker tersebut Basilio didampingi Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim Radian Nurcahyo, Plt. Kepala Bidang Ketahanan Maritim RA Adriani Kusumawardan, dan Rhea Pagita Silalahi (Staf Deputi) dan Direktur Operasi KBS Widi Hartono.

Mereka selain melakukan kunjungan ke Pelabuhan Ct3 dan CT1 BPKS dan melakukan rapat koordinasi dengan manajement BPKS.

Selepas menggelar rakor dengan BPKS, Basilio Dias Araujo dan rombongan juga melakukan pertemuan dengan Walikota Sabang yang di wakili oleh Sekda Kota Sabang Drs. Zakaria MM beserta sejumlah SKPD Pemko Sabang dan Instansi Vertikal seperti Bea Cukai, Kesehatan Pelabuhan (KKP) serta Syahbandar terkait kesiapan Pelabuhan Sabang dalam penanganan Emergency Call dan penanganan Covid 19.

Hal itu dilakukan sesuai dengan surat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi nomor 88/D1/Marves/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang di tujukan kepada Walikota Sabang tentang rencana kunjungan ke Kota Sabang.