Breaking News

Masyarakat Desa Kayu Mbelin Agara Tuding Penggunaan Dana Desa Tidak Transparan

Masyarakat Desa Kayu Mbelin Agara Tuding Penggunaan Dana Desa Tidak Transparan
Ilustrasi /net

ACEHSTANDAR.COM - Sejumlah masyarakat desa Kayu Mbelin kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara mempertanyakan realisasi anggaran dana desa sejak tahun 2016-2020 yang bersumber dari APBDes.

Pasalnya sejumlah tudingan masyarakat setempat terkait sejumlah kegiatan proyek desa, seperti pembangunan gedung serbaguna desa, proyek air bersih, proyek rabat beton yang diduga tumpang tindih yang berpotensi korupsi serta berbagai kegiatan lain yang bersumber dari APBDes desa setempat.

Demikian disebutkan sejumlah warga desa Kayu Mblin kecamatan Lawe Sigala-gala kepada kalangan wartawan pada Senin (7/6/21) saat melakukan penelusuran. 

"Ya. Kami sebagai warga menuding oknum Kades bahwa dalam melaksanakan berbagai kegiatan proyek desa berbentuk proyek fisik maupun non fisik tidak transparan dan dari setiap tahun anggaran berjalan dan ini perlu dilakukan penelusuran pihak berwajib,"ujar beberapa warga yang tidak mau disebutkan namanya.

Kemudian mereka juga menuding ada kegiatan proyek fisik yang tidak ada fungsi nya kepada masyarakat yakni Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) proyek tersebut hanya modus untuk meraup keuntungan secara pribadi maupun kelompok dan golongan tertentu saja.

Selain itu pada tahun 2020 pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat tidak sepenuhnya diberikan, masyarakat setempat hanya menerima cuma satu bulan saja, sedangkan sisa nya sampai saat ini tidak direalisasikan oleh oknum Pemerintah desa setempat dalam hal ini Kades.

"Padahal permasalahan BLT masyarakat setempat pernah melakukan aksi demo, akan tetapi tidak juga ada kejelasan sampai saat ini,"terang warga lainnya.

Sementara, terkait tudingan masyarakat setempat Kades Kayu Mbelin, Aleston Tindaon, saat dikonfirmasi wartawan melalui WhatsApp kemarin menyebutkan bahwa terkait tudingan masyarakat tersebut silakan saja tanyakan masalah ini kepada pihak Inspektorat Aceh Tenggara.

Sementara itu Kepala Inspektorat Aceh Tenggara Abdul Kariman saat dikonfirmasi acehstandar.com Senin (7/6/21) melalui Hpnya menyebut kalau memang seperti itu kondisi penggunaan dana desa mereka. Ia sangat berharap supaya ada masyarakat setempat membuat pengaduan resmi secara tertulis.

"Supaya dalam waktu ini kami dari pihak Inspektorat dalam waktu dekat ini akan melakukan audit investigasi khusus seluruh kegiatan proyek fisik dari APBDes sesuai dengan delik aduan masyarakat,"sebut Abdul Kariman. 

HIDAYAT