Breaking News

Memprihatinkan, Aceh Banyak Uang Tapi Tak Digunakan Untuk Membangun

Memprihatinkan, Aceh Banyak Uang Tapi Tak Digunakan Untuk Membangun
Dr Taufik Abdul Rahim

ACEHSTANDAR.COM  - Tahun anggaran 2021 akan segera berakhir, sementara itu Pemerintah Aceh melalui Laporan yang diumumkan dalam situs Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan (P2K) yaitu, APBA.ACEHPROV.GO.ID disebutkan dimana capaian realisasi anggaran per 3 November 2021 baru sekitar 56,9%, dari Rp 16,4 triliun. 

Sedangkan perencanaan anggaran awal untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021 sebesar Rp 17,1 triliun. 

Perubahan ini juga mengikuti ketentuan penggunaan anggaran dan belanja keuangan negara.

Kondisi realisasi  APBA 2021 seperti itu mendapat perhatian dari akademisi Dr Taufiq A Rahim, Selasa (9/11/2021).

Dengan realisasi yang demikian, maka diprediksi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBA 2021 mencapai sekitar lebih dari Rp 5 triliun.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Aceh, pada penggunaan APBA lebih banyak digunakan untuk belanja birokrasi atau aparatur sipil negara (ASN) antara 68-70% dianggarkan hampir saban tahun, baik dari APBA maupun dari dana otonomi khusus (otsus).  

"Nah, sementara untuk program dan proyek untuk kepentingan rakyat Aceh menjadi Silpa," ungkap Taufiq yang juga Peneliti Senior Political and Economic Research Center (PERC) Aceh.

Kondisi realisasi APBA seperti saat ini, jelas bahwa, aktivitas pelaksanaan program dan proyek Pemerintah Aceh tidak pro-rakyat yang umumnya bergerak serta beraktivitas kehidupan ekonominya pada sektor basic yaitu, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perikanan/nelayan, sektor manufaktur, informal, industri rumah tangga dan lainnya tidak tersentuh oleh Pemerintah Aceh.

Menurut Taufiq, Pemerintahan Aceh (eksekutif/legiskatif) sibuk dengan proyek besar dan multiyears (tahun jamak) yang diatur oleh para "mafia proyek" tarik menarik kepentingan politik-ekonomi, mengharapkan adanya "rent seeking/fee", sehingga lebih dari 4 ribu paket proyek tidak dilakukan tender.

Demikian juga, semestinya legislatif (DPRA) berfungsi sebagaimana fungsi pengawasan/kontrol yang melekat disamping budgeting dan legislasi. Namun itu pun tidak terjadi dengan maksimal.

Ada juga anggota legislatif/DPRA terjebak dengan kepentingan proyek kapitalisasi politik, dan juga memiliki konspirasi jahat antara eksekutif, legislatif dan birokrasi.

Sehingga yang terjadi adalah program dan proyek dari APBA 2021 tidak dapat dipergunakan, dimanfaatkan oleh Pemerintah Aceh untuk dimanfaatkan atau memaksimalkan penggunaan APBA 2021, akhirnya Silpa-nya lebih tinggi dari tahun- tahun sebelumnya. 

Dengan demikian, ini menunjukkan kinerja Pemerintah Aceh saat ini dinilainya "terburuk sepanjang sejarah".

"Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan, termasuk penggunaan anggaran Covid-19 yang sangat tidak jelas," ungkap dosen Unmuha Banda Aceh ini.

Pertumbuhan ekonomi 2,82 persen, penganggur 280 ribu

Secara empirik realitas katanya, triwulan ke III pertumbuhan ekonomi sebesar 2,82 persen, jumlah pengangguran lebih besar 280 ribu orang.

Nah, ini release Badan Pusat Statistik Aceh per 10 November 2021, juga diperkirakan juga inflasi rendah karena rakyat Aceh umumnya tidak memegang uang sacara tunai/kes.

"Jadi kondisi ini sangat memprihatinkan, Aceh ada uang meskipun itu diberikan oleh Pemerintah Pusat dari aturan anggaran keuangan negara, tetapi tidak mampu menghabiskan untuk kepentingan ekonomi dan perubahan kehidupan rakyat Aceh. 

"Belum lagi kita bicara banyak uang yang dikorupsi oleh pejabat atau elite Aceh, sehingga berdampak kesengsaraan, kesusahan bagi kehidupan rakyat Aceh," tuturnya.

Rakyat Aceh hidup dalam kesengsaraan ditengah anggaran belanja publik APBA yang banyak tetapi tidak mampu dihabiskan sesuai dengan prinsip "Balance Budget/Anggaran Belanja Seimbang". Entahlah....