Breaking News

Mengejar Mafia Tanah Sampai ke Ujung Langit, Kini Mafia Menyerang Sofyan Djalil

Mengejar Mafia Tanah Sampai ke Ujung Langit, Kini Mafia Menyerang Sofyan Djalil
Staf Khusus dan Jubir Kementerian ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi

ACEHSTANDAR.COM  - Staf Khusus dan Jubir Kementerian ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi menegaskan Sofyan Djalil selaku menteri ATR/BPN sudah menyampaikan yang paling utama dan sangat penting saat ini mengejar para mafia tanah sampai ke ujung langit. 

Ia pun membentuk satgas antimafia tanah untuk pertama kali dalam sejarah kementerian ini. 

"Dan ia bersumpah, negara tidak boleh kalah dengan para mafia tanah," kata Teuku Taufiqulhadi meniru penegasan Sofyan Djalil seperti rilisnya yang di terima AcehStandar.com, Kamis (21/10/2021).

Teuku Taufiqulhadi menyampaikan saat ini ada kemajuan sangat besar di kementerian ATR/BPN selama kepemimpinan Sofyan Djalil. 

"Paling utama dan sangat penting, pak Sofyan Djalil akan mengejar para mafia tanah sampai ke ujung langit," tuturnya. 

Dulu, semua pihak menikmati kondisi  tanpa Satuan Tugas (Satgas) Anti mafia tanah. Akibatnya para mafia merajalela. Tapi meski merajalela, semua menganggap aman saat tanpa mafia.

Kini berbeda, publik jadi tahu semua ketika Sofyan Djalil sudah menjadi menteri bahwa ternyata mafia itu sangat banyak, sekarang karena langkah Menteri Sofyan Djalil ini semua ketakutan dan mereka (mafia) menjadi kalang- kabut. 

Nah, mereka kini mengerahkan segala kekuatan untuk menyerang balik Sofyan Djalil. Bahkan ada yang meminta supaya mundur.

Tangan-tangan yang pro-mafia pun kini bergerak dengan kekuatan penuh, dan mempersoalkan hal-hal yang tidak relevan dengan wewenang ATR/BPN, atau menggugat sesuatu yang telah baik di ATR/BPN.

"Saya sebutkan misalnya masalah HGU dan HGB. HGU ini adalah wewenang gubernur untuk memberikan kepada suatu korporasi. Gubernur yang merekomendasikan, bukan BPN," kata Teuku Taufiqulhadi.

Konflik Dilahan PTPN, Itu Domainnya Kementerian BUMN

Sedangkan wewenang BPN katanya hanya pada persoalan mengadministrasikan saja, yaitu memberikan hak berupa HGU atau HGB. 

"Maka seharusnya ketika direkomendasikan, harus sudah dipahami keadaannya. Jika sudah diduduki masyarakat, maka sebaiknya diselesaikan dulu dengan masyarakat," ungkapnya.

Menurut Teuku Taufiqulhadi, korporasi dan pemda harus sudah membereskan keadaan tersebut terlebih dahulu.

Karena konflik agraria juga bisa terjadi di tanah negara. Misalnya tanah yang dikusai PTPN yang berkonflik dengan masyarakat. 

Ia menjelaskan,  konflik agraria di lahan PTPN tidak bisa diselesaikan oleh BPN, karena itu domainnya Kementerian BUMN.

Tapi Menteri BUMN pun katanya tidak dengan gampang melepaskan aset negara agar konflik agraria selesai. Karena aset itu telah tercatat di perbendaharaan negara. 

"Jadi menteri keuangan pun harus terlibat untuk menyetujuinya. Soal pendapat bahwa ada surveyor kadaster luar yang bekerja untuk pengukuran tanah tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, itu pendapat yang salah sama sekali," katanya menjelaskan.

Untuk pengkuran tanah katanya, BPN bisa menggunakan tenaga dari luar yaitu juru ukur yang berlisensi. Juru ukur ini dapat lisensi dari lembaga resmi negara, yang telah lulus setelah mengikuti ujian dan dinilai layak mendapat lisense.

"Nah, mereka hadir karena dijamin oleh Permen Menteri ATR/BPN tahun 2016. Ada Undang- udangnya, dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan secara," ungkapnya.

Lalu, bagaimana dengan pendapat, pengangkatan pejabat di BPN penuh KKN?  

"Itu salah total, justru sekaranglah pengangkatan pejabat dan mutasi pejabat di ATR/BPN sepenuhnya berdasarkan prinsip- prinsip meritokrasi dan transparansi," tegas Staf Khusus/Jubir Kementerian ATR/BPN itu.