Breaking News

Moral Akademik di Indonesia Jadi Rusak Akibat Mudahnya Megawati Dapat Gelar Profesor

Moral Akademik di Indonesia Jadi Rusak Akibat Mudahnya Megawati Dapat Gelar Profesor
Megawati

ACEHSTANDAR.COM  - Rencana Universitas Pertahanan RI (Unhan) yang akan memberikan gelar Profesor Kehormatan dengan status Guru Besar Tidak Tetap untuk Presiden Ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada 11 Juni besok, menjadi pertanyaan bagi publik.

Biasanya, para akademisi untuk memperoleh jabatan akademik tertinggi, memerlukan proses panjang dan berliku. Pendidikannya juga harus lulusan S3 (Doktor).

“Untuk Profesor Madya saja, akademisi harus memiliki kumulatif angka kredit (KUM) 850. Sementara untuk Profesor penuh diperlukan KUM 1000,” kata pengamat komunikasi politik dari Universitad Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga, Kamis (10/6/2021).

KUM tersebut, lanjut Jamiluddin, dikumpulkan akademisi dari unsur pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan unsur pendukung seperti mengikuti seminar ilmiah.

Bahkan, akademisi harus menulis artikel yang dimuat di Scopus. Hingga saat ini banyak akademisi belum memperoleh jabatan profesor lantaran terganjal pada pemuatan artikel di Scopus.

Karena itu, tegas Jamiluddin, para akademisi merasa tidak adil bila ada seseorang yang terkesan begitu mudahnya memperoleh jabatan profesor. Moral akademisi bisa-bisa melorot melihat realitas tersebut.

“Apalagi kesan politis begitu kental dari pemberian jabatan profesor tersebut. Para akademisi semakin kecewa karena melihat secara vulgar aspek akademis sudah berbaur dengan sisi politis,” sesalnya.

Oleh karena itu, Jamiluddin meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, seyogyanya menertibkan pemberian jabatan profesor. 

Bagi dia, sudah saatnya aspek politis dipisahkan secara tegas dengan aspek akademis dalam pemberian profesor.

“Sudah saatnya menteri pendidikan tidak lagi terlibat dalam pemberian jabatan profesor. Sebab, menteri sebagai jabatan politis tidak selayaknya terlibat dalam pemberian jabatan akademis,” ungkapnya.

Pemberian jabatan profesor, tegas Jamiluddin, harusnya diberikan kewenangan sepenuhnya kepada setiap perguruan tinggi. 

Bahkan, di Jerman, pemberian jabatan profesor menjadi kewenangan fakultas.

“Dengan begitu, kemurnian akademis akan lebih kental dalan penetapan profesor,” pungkasnya.

Sumber:Kronologi.id