Breaking News

Pendidikan Dari Semua, Oleh Semua dan Untuk Semua

Pendidikan Dari Semua, Oleh Semua dan Untuk Semua
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Alhudri, MM

BANDA ACEH - Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu pilar pembangunan bangsa disamping  pembangunan sumber daya alam dan teknologi. 

Dalam hal pembangunan sumber daya manusia, pendidikan merupakan salah satu sektor strategis yang perlu menjadi fokus perhatian Pemerintah Aceh.

Hal ini mengingat pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia.

Kadis Pendidikan Aceh, Drs Alhudri MM, menyatakan kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikannya. Oleh karena itu berbagai inovasi harus perlu terus dilakukan (pemerintah) agar kualitas pendidikan Aceh semakin meningkat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang- Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir menjadi Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ini bermakna pengakuan adanya daerah otonom dan  sekaligus pengakuan/penyerahan wewenang, hak, dan kewajiban untuk mengelola urusan pemerintahan di 
bidang tertentu dari Pemerintah kepada Daerah. 

Termasuk pula di dalamnya berbagai kemungkinan pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan, dimana terdapat perubahan pengelolaan pendidikan dari sebelumnya bersifat sentralistik kepada yang lebih bersifat desentralistik. 

Penyelenggaraan otonomi pendidikan ini dipertegas dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menegaskan tentang pergeseran paradigma pendidikan nasional, dari education for all (pendidikan untuk semua) menjadi education from all, 
by all, and for all (pendidikan dari semua, oleh semua dan untuk semua)-(Sirozi, 2005). 

Pemerintah Daerah Sebagai Pemilik Otoritas Tertinggi

Dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah sebagai pemilik otoritas tertinggi di daerah memiliki kewenangan dalam hal pengaturan, pengurusan, pembinaan, serta pengawasan. 

Karenanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi  pendidikan adalah suatu hal yang sangat diperlukan. 

Memang pemerintah daerah (Aceh) diharapkan mampu menciptakan  strategi dan inovasi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan di daerah.

Pemerintah Aceh, kata Alhudri, mengetahui dan mengerti apa yang seharusnya dapat dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini, Aceh.

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Daerah di Aceh sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar yang dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sejak tahun 2001 telah melaksanakan desentralisasi  pendidikan.