Breaking News

Penggunaan BTT Pandemi Tuai Masalah, Akademisi: Pembangunan Aceh Besar Tak Maksimal

Penggunaan BTT Pandemi Tuai Masalah, Akademisi: Pembangunan Aceh Besar Tak Maksimal

ACEHSTANDAR.COM  - Empat tahun sudah Kabupaten Aceh Besar dibawah pemerintahan Bupati Ir H Mawardi Ali dan Wakil Bupati Tgk H Husaini A Wahab, berbagai kebijakan dan program belum terealisasikan secara maksimal.

Bahkan realisasi penggunaan anggaran tahun 2020 menuai masalah, khususnya penggunaan Bantuan Tanggap Darurat (BTT) untuk penanganan  pandemi yaitu anggaran recofusing Covid-19.

Hal itu diungkapkan oleh Akademisi Unaya, Usman Lamreung kepada AcehStandar.com di Banda Aceh, Rabu (9/6/2021).

Temuan masalah di dalam pengelolaan keuangan itu sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Aceh.

Sesuai temuan BPK, ada beberapa indikasi kerugian negara, seperti Pengadaan Masker pada Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Aceh Besar.  

"Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menyebutkan, bahwa mekanisme pengadaan masker pada Disnaskertrans Aceh Besar pada tahun anggaran 2020 menyalahi aturan yang berlaku," ungkap Usman. 

Lalu, apa saja yang dinilai BPK dilanggar? Menurut Usman, adapun yang dilanggar oleh pihak pengadaan masker itu adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,  Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penangganan Keadaan Darurat.

Selain juga Surat Edaran (SE) LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Selanjutnya hasil audit BPK pada Dinas Kesehatan Aceh Besar, dengan kasus yang sama terkait penggunaan dana Bantuan Tanggap Darurat (BTT) penanganan Covid-19,.

Nah, pada akhirnya kata Usman Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar dimintai Keterangan oleh penegak hukum. 

"Dari temuan BPK tersebut, nampaknya visi, misi dan program kerja yang sudah dirumuskan diawal pemerintahan Mawardi Ali dan Waled Husaini, sepertinya tidak tercapai, dan tidak berjalan sesuai dengan target," tutur Usman.

Adapun visi, misi dan program yang ingin dicapai adalah "Terwujudnya Aceh Besar yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat Dalam Syariat Islam", dengan enam misi di dalamnya. 

Keenam Misi tersebut yaitu;
Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam, Meningkatkan Sumber Daya Manusia (Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemberayaan Komunitas).

Kemudian, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance) dan Bersih (clean governance), Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur di segala bidang, Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang berbasis Mukim dan Gampong, serta Meningkatkan Percepatan Laju Pembangunan Masyarakat Pesisir Terisolir dan Tertinggal.

Realisasi Misi Sebatas Harapan, Pemerintah Mawardi Gagal

Untuk merealisasikan  keenam misi tersebut sepertinya Pemerintahan Mawardi Ali dan Waled Husaini masih hanya sebatas harapan, belum menjadi sebuah kenyataan, terbukti salah satunya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance) dan Bersih (clean governance), setelah diaudit BPK ditemukan penyalahgunaan anggaran menyebabkan kerugian negara.

Artinya tata kelola pemeritahan yang bebas dari korupsi sepertinya gagal total, dan ini adalah juga bagian dari kegagalan pemerintahan Mawardi Ali dan Walid Husaini.  

"Maka sudah sepatutnya hasil audit BPK tersebut di tindak lanjuti oleh Bupati dan DPRK Aceh Besar, harus diusut tuntas," kata Usman.

Bupati seharusnya katanya lagi menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan hasil audit BPK tersebut, dan membuktikan pada masyarakat Aceh Besar bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan bebas korupsi bukan basa basi, tapi benar benar di realisasi.

"Jadi salah satunya dia mengevaluasi bawahannya termasuk klarifikasi pada dinas terkait," ujarnya.

Harapannya hasil audit BPK pada dinas terkait, dan ditemukan indikasi penyimpangan, sudah wajar polisi untuk menelusuri dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan dan di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.