Breaking News

Polda Diharap Serius Tangani Dugaan Penyimpangan Dana Covid-19 Aceh Besar

Polda Diharap Serius Tangani Dugaan Penyimpangan Dana Covid-19 Aceh Besar
Usman Lamreung

ACEHSTANDAR.COM - Akademisi Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh Usman Lamreung mengkritisi kondisi Pemerintah Kabuputen (Pemkab) Aceh Besar dibawah pemerintahan Bupati Mawardi Ali dan Waled Husaini.

Kini Pemkab Aceh Besar kembali jadi sorotan publik terutama dugaan korupsi anggaran covid-19 sesuai hasil temuan audit BPK. 

Menurut akademisi Universitas Abuyatama (Unaya) Aceh, temuan BPK tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan masker dengan anggaran Rp650,4 juta. 

"Anggaran ini bagian dari total dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan di Dinas Kesehatan Aceh Besar untuk Covid-19 senilai Rp 10,6 miliyar," ungkap Usman Lamreung, Senin (28/6/2021).

Kasus tersebut telah dilakukan  penyelidikan oleh Polda Aceh. Dan ini menjadi ujian berat pemerintahan Bupati Mawardi Ali dan Waled Husaini. 

Awalnya target pemerintahan Mawardi Ali adalah Terwujudnya Aceh Besar yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat Dalam Syariat Islam, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance) dan Bersih (clean governance). 

Namun kata Usman Lamreung, janji politik Mawardi Ali saat kampanye 4 tahun lalu akhirnya ternodai dengan temuan audit BPK terhadap proyek pengadaan masker dan masalah penggunaan dana BTT Covid-19 tahun 2020. 

"Nah, dari dasar visi misi itu sudah sepatutnya Bupati Mawardi Ali benar- benar konsisten menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi," tuturnya.

Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab

Selain itu kata Usman juga membuka akses yang luas, transparan dan tanpa menutup-nutupi proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Polda Aceh. 

Tantangan selanjutnya adalah bupati dan wakil bupati harus berani mencopot bawahannya yang terindikasi melakukan kesalahan administrasi atau menyebabkan kerugian negara dalam pengelolaan anggaran, apalagi anggaran BTT Covid-19. 

"Jadi bupati dan Wakil Bupati jangan hanya pandai berjanji saat kampanye, saatnya sekarang sekarang buktikan dan harus berani mencopot jabatan bagi dinas yang diindikasikan bermasalah dalam pengelolaan anggaran," kata Usman.

Selanjutnya sebagai rakyat Aceh Besar, ia berharap pada Polda Aceh, agar serius menuntaskan semua kasus-kasus yang diduga sarat dengan korupsi di Aceh Besar, jangan sampai putus di tengah jalan.

Proses hukum harus jelas, tentu bila bersalah sudah barang pasti akan berhadapan dengan proses hukum, namun bila tidak ada indikasi bermasalah, yang terkait akan tenang, tidak resah dan kembali bekerja seperti biasa. Maka kami berharap ada kepastian hukum, agar yang terlibat ataupun tidak melakukan kesalahan ada kejelasan. 

"Siapapun yang terlibat harus bertanggung-jawab dan ini adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat Aceh Besar serta ini harus bisa di pastikan oleh penegak hukum," imbuh dosen Unaya tersebut. (*)

AS
Ampon Bram