Breaking News

Reaksi Polri, Balik Ancam atas Ancaman KKB Terhadap Warga Jawa di Papua

Reaksi Polri, Balik Ancam atas Ancaman KKB Terhadap Warga Jawa di Papua
Foto: JPNN

JAKARTA - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karpopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, negara tidak boleh kalah dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM) atau kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

Hal itu disampaikan Rusdi merespons ancaman TPNB-OPM terhadap anggota Polri-TNI dan orang Jawa di Papua menyusul kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa KKB merupakan kelompok teroris.

"Prinsipnya negara tidak boleh takut apalagi kalah dengan kelompok- kelompok kriminal ini," tegas Rusdi kepada wartawan di Mabes Polri, Senin (3/5/2021).

Sebelumnya, dalam ancamannya KKB siap membasmi personel TNI-Polri dan warga Jawa di Papua.

Namun Jenderal Bintang Satu ini memastikan TNI-Polri menjaga keamanan di tanah Papua dari ancaman kelompok kriminal bersenjata.

Brigjen Rusdi Hartono juga mengatakan, di Papua masih berjalan upaya-upaya pengamanan oleh personel TNI-Polri.

“Tentunya TNI dan Polri akan terus berusaha keras bagaimana menciptakan tanah Papua yang aman dan damai,” ungkap Rusdi.

Jenderal bintang satu ini memastikan, Polri tidak akan takut dengan ancaman yang disampaikan KKB di Papua. 

Menurut Rusdi, selain personel TNI-Polri, warga sekitar pun turut membantu untuk menciptakan Papua yang damai dan aman. 

“Sudah kami antisipasi semua. TNI-Polri dan juga dibantu dengan instansi lainnya serta masyarakat juga di sana berupaya menciptakan Papua yang damai,” kata Rusdi.

Diketahui, Dewan Diplomatik TPNB-OPM Akouboo Douw mengecam sikap pemerintah yang melabeli KKB sebagai kelompok teroris. Pernyataan Akouboo itu disampaikan, Minggu (2/5/2021).

Adapun isi keterangan dari TPNB-OPM sebagai berikut: 

"Jika Indonesia melanjutkan teror dan genosida terhadap penduduk sipil Papua Barat (seperti yang telah terjadi hampir 60 tahun) dan komunitas internasional tidak ikut campur, TPNPB-OPM akan mengumumkan kampanye untuk memusnahkan tidak hanya anggota militer ilegal yang menduduki Papua, tetapi juga orang Jawa ilegal dan pemukim lainnya yang mencuri tanah adat dan sumber daya orang Papua Barat"