Breaking News

Sembako Kena Pajak, Jawaban Anak Buah Sri Mulyani Bikin Nyesek Rakyat

Sembako Kena Pajak, Jawaban Anak Buah Sri Mulyani Bikin Nyesek Rakyat
Menteri Keuangan Sri Mulyani

ACEHSTANDAR.COM - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo pun buka suara terkait rencana pemerintah mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako.

Melalui akun Twitter-nya, @prastow tak membantah mengenai kemungkinan pemungutan PPN sembako. 

Tapi ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membabi buta dalam memungut pajak tersebut.

Wacana kenaikan tarif PPN mendapat respon cukup hangat. Ini hal positif karena kesadaran akan pentingnya pajak semakin tinggi. Pajak adalah pilar penyangga eksistensi negara. Saya perlu berbagi konteks yang lebih luas agar kita dapat mendudukkan semua wacana secara jernih. #utas — Prastowo Yustinus (@prastow) June 9, 2021

Meski di sisi lain pemerintah juga membutuhkan uang akibat dampak pandemi Covid-19 yang berdampak besar pada keuangan negara.

"Kembali ke awal, nggak ada yang tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta.

Konyol kalau pemulihan ekonomi yabg diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri. Mustahil!," ujar Yustinus melalui Twitternya pada Rabu 9 Juni 2021.

Menurutnya, walaupun revisi RUU KUP mulai dirancang tahun ini, bukan berarti pemungutan pajak sembako akan dilakukan di tahun yang sama. Karena, di masa pandemi seperti ini, pendapatan dari pajak diarahkan untuk stimulus.

Jadi, penerimaan negara tertekan, di sisi lain belanja negara meningkat tajam. 

Secara bersamaan pemerintah pun mendesain kebijakan yang bisa menjamin keberlanjutan di masa yang akan datang.

"Di sisi lain pemerintah memperkuat perlindungan sosial.
Semakin banyak keluarga mendapatkan bansos dan subsidi diarahkan ke orang. Maka jadi relevan: bandingkan potensi bertambahnya pengeluaran dengan PPN (misal 1 persen atau 5 persen), dengan bansos/subsidi yang diterima rumah tangga," kata dia.

Yustinus mengatakan jika salah satu pertimbangan penting atas perluasan basis PPN serta kenaikan PPN yakni kinerja perpajakan RI yang cenderung masih rendah jika dibandingkan Thailand dan Singapura di lingkup ASEAN.

Bahkan di lingkup global, Indonesia masih lebih rendah ketimbang Afrika Selatan dan Argentina. 

"Tentu saja ini tantangan: peluang dan ruang masih besar, maka perlu dipikirkan ulang mulai sekarang. Ini pertimbangan pentingnya," ujarnya.

"Mohon terus dikritik, diberi masukan, dan dikawal. Ini masih terus dikaji, dipertajam, dan disempurnakan. Pada waktunya akan dibahas dg DPR. 

Jika disetujui, pelaksanaannya memperhatikan momen pemulihan ekonomi. Kita bersiap untuk masa depan yang lebih baik," kata Yustinus

 

Sumber: Reqnews