Breaking News

Setelah jadi Temuan BPK, Insensif Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang tak Lagi Dicairkan

Setelah jadi Temuan BPK, Insensif Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang tak Lagi Dicairkan
Wali Kota/Wakil Wali Kota Sabang, Nazaruddin dan Drs Suradji Junus

 ACEHSTANDAR.COM - Setelah ada temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Aceh, terkait penggunaan uang rakyat untuk kebutuhan peningkatan penghasilan pribadi bagi Walikota dan Wakil Walikota Sabang, yang besarnya masing-masing Rp.248,6 juta dan Rp.198,9 juta.

Uang rakyat sebesar itu masuk ke kantong Walikota dan Wakil Walikota sebagai uang insentif pejabat negara  yang dinamakan pembayaran penghasilan Tambahan Penghasilan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Padahal kebijakan tersebut tidak sesuai peraturan Perundang-Undangan atau dengan kata lain melanggar Peraturan dan perundang-Undangan yang ada. Seperti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor. 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimana pada Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.

Kemudian pada Pasal 4 ayat (2) juga disebutkan bahwa besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya, tidak boleh semaunya main ambil saja mentang-mentang lagi berkuasa.

Selanjutnya,  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing, dan itu juga sesuai dengan Peraturan serta Perundang-Undangan yang berlaku.

Terkait munculnya "cubitan" uang rakyat Sekretaris Daerah (Sakda) Kota Sabang Drs Zakaria, MM dikonfirmasi media ini Rabu (02/06/) mengatakan, sesungguh penggunaan uang intensif bagi Walikota dan Wakil Walikota sudah dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walilota periode-periode sebelumnya. Namun, anehnya kenapa sekarang baru muncul dan jadi temuan. 

Pun demikian, setelah menjadi temuan pihak BPK Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Pemerintah Kota Sabang pada tahun 2021 ini tidak lagi mencairkan uang rakyat untuk menambahkan penghasilan pribadi, sebelum adanya kajian-kajian yang jelas dan dapat dicairkan kembali.

"Sebenarnya penggunaan uang itu sudah lama dilakukan, di Sabang sendiri telah dicairkan sejak Walikota dan Wakil Walikota Sabang periode 2007-2011, kemudian dilanjutkan pada Walikota dan Wakil Walikota periode 2012-2017 dan terus dilanjutkan Walikota dan Wakil Walikota Sabang sekarang ini Nazaruddin-Suradji Junus", jelas Sekda Drs Zakaria, MM.

Sementara itu, Asisten III Pemko Sabang Firdaus menegaskan, dirinya tidak akan menandatangani proses pencairan anggaran tersebut apabila berbenturan dengan hukum. Namun, yang sudah dilakukan selama ini mengingat pejabat negara yakni Walikota dan Wakil Walikota Sabang sebelumnya, juga melakukan hal yang sama akan tetapi seperti tidak ada masalah.

Pun begitu, dengan telah menjadi temuan BPK Republik Indonesia Perwakilan Aceh maka, uang rakyat untuk kebutuhan penambahan penghasilan Walikota dan Wakil Walikota tidak akan dicairkan lagi, jika penggunaan uang tersebut menyalahi aturan yang berlaku.

"Saya tidak akan menandatangi proses pencairan uang kebutuhan penambahan penghasilan Walikota dan Wakil Walilota Sabang, yang dianggap tidak sesuai hukum itu," tegas Asisten III Pemko Sabang Firdaus.

Seperti diketahui setelah menculnya nama Walikota dan Wakil Walikota Sabang, terkait adanya penggunaan "cubit" uang rakyat untuk kebutuhan insentif penambahan penghasilan, kini masyarakat Sabang baru sadar kalau uang rakyat disunat sekian banyak setiap tahun. Bahkan, jika dikali sejak dari tahun 2012 hingga sekarang sudah berapa total yang ditelan untuk bapak-bapak itu.

JALAL