Breaking News

Tanggapi Yusril Mahendra, Jimly Asshiddiqie Singgung Etika Advokat Rangkap Ketum Parpol

Tanggapi Yusril Mahendra, Jimly Asshiddiqie Singgung Etika Advokat Rangkap Ketum Parpol

ACEHSTANDAR.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyinggung keterlibatan Yusril Ihza Mahendra dalam pusaran kasus Demokrat.

Dia mengingatkan kepatutan dan kepantasan seorang advokat yang juga merupakan jabat sebagai Ketua Umum Partai Politik.

Menurut Jimly, dari sisi kepatutan advokat yang juga ketua umum partai politik sulit diterima.

"Tapi perlu diingat juga tegaknya hukum dan keadilan harus seiring dengan tegaknya etika bernegara. Meski UU tidak explisit larang advokat jadi ketum Parpol, tapi etika kepantasan sulit terima, apalagi mau persoalkan AD Parpol orang lain," ujarnya di akun twiternya @JimlyAs dikutip, Sabtu (2/9/2021).

Dia mengatakan, meskipun hukum harus selalu tertulis, tetapi kepantasan dan kepatutan, kata dia, cukup dengan kepekaan terhadap etika bernegara.

"Meski hukum selalu mesti tertulis, kepantasan dan baik-buruk bisa cukup dengan sense of ethics," katanya.

Dia mengatakan, partai politik merupakan pilar utama dan saluran utama daulat rakyat. Bahkan, UUD secara tegas menyebutnya sebagai peserta Pemilu dan punya hak untuk mengusung Calon Presiden (Capres).

"Parpol pilar utama dan saluran daulat rakyat dan bahkan disebut tegas dalam UUD sebagai peserta Pemilu dan usung calon presiden (Capres). 

Statusnya juga lembaga publik (negara) dalam arti luas yang punya aturan intern AD sebagai pelaksana UU, meski tidak disebut Peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Boleh jadi putusan melakukan Judicial Review (JR) AD ART Parpol ke Mahkamah Agung (MA) merupakan inovasi baru dalam pelaksanaan dan penerapan hukum di Indonesia. Tetapi, kata dia, bila JR itu dikabulkan, maka upaya yang sama terhadap Parpol lain juga bisa dilakukan.

"Putusan JR bisa jadi inovasi baru. Kalo kabul, JR AD parpol lain juga bisa (dilakukan)," cuitnya.

Dia menegaskan, dalam pengertian yang lebih luas, Parpol merupakan lembaga negara.

Status dan perannya ada dalam UUD. Perannya akan semakin jelas bila wacana Parpol dibiayai APBN. Dengan begitu, Parpol akan jadi objek pemeriksaan BPK.

"Parpol juga lembaga negara dalam arti luas, status dan perannya ada di UUD. Apalagi kalau jadi dibiayai APBN, pasti jadi objek pemeriksaan BPK.

Maka AD Parpol sebagai implementing regulation kewenangan ngatur atas delegasi UU, tidak boleh langgar UU. Pengadilan harus bisa nilai hal ini, tentu tergntung hakimnya," ungkapnya.

 

Sumber:Akurat.co