Breaking News

Tindak dan Umumkan Siapa Saja yang Terlibat Korupsi, KPK Tidak Hanya 'Melancong' ke Aceh

Tindak dan Umumkan Siapa Saja yang Terlibat Korupsi, KPK Tidak Hanya 'Melancong' ke Aceh
Akademisi dari Universtas Abuyatama (Unaya) Aceh, Usman Lamreung

ACEHSTANDAR.COM - Akademisi dari Universtas Abuyatama (Unaya) Aceh, Usman Lamreung menanggapi sikap diam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas hasil pemeriksaan atau penyelidikan terhadap beberapa kasus tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan sejumlah pejabat Aceh

Sebelumnya kata Usman, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam laporannya telah menyebutkan, pelaksanaan pencegahan korupsi dan pengelolaan atas benda sitaan dan barang rampasan oleh KPK belum efektif. 

Hal itu ungkap Usman termuat dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II BPK Tahun 2020. 

Bahkan disebut KPK dibawah komando Firli Bahuri dan para wakil pimpinan dinilai belum maksimal. Dan itu juga sesuai dengan berita yang sudah dirilis oleh berbagai media.

"Ya, dalam laporan itu disebutkan bahwa BPK menemukan sejumlah masalah sehingga mereka menyimpulkan kinerja pencegahan oleh KPK belum efektif, seperti perubahan peraturan KPK juga belum sepenuhnya mendukung tugas dan fungsi koordinasi bidang pencegahan dan pengelolaan atas benda sitaan dan barang rampasan," tutur Usman, Selasa (12/7/2021).

Dengan tidak diumumkan hasil pemeriksaan itu, kata Usman, berakibat kepercayaan publik pada lembaga anti rasuah ini runtuh.

"Nah, termasuk ketidak percayaan dari masyarakat Aceh," ujarnya.

Pasalnya beberapa minggu yang lalu, KPK melakukan penyelidikan terhadap beberapa proyek yang diindikasi telah terjadi tindak pidana korupsi. 

Penyelidikan dilakukan antara lain  terhadap pembelian 3 unit Kapal Hebat Aceh, pengadaan alat kesehatan ongkologi, dana recofusing, proyek multiyear dan lainnya.

Dilakukan penyelidikan terhadap kasus- kasus tersebut disambut antusias
publik Aceh dan mendukung langkah KPK melakukan pemeriksaan para pejabat Aceh yang diduga terlibat.

"Sebenarnya inilah yang ditunggu- tunggu masyarakat Aceh, dengan harapan saat itu tidak haya sebatas diperiksa tapi mampu membongkar siapa saja yang terlibat, kemudian ditetapkan   jadi tersangka,"  tuturnya. 

Namun secercah harapan publik Aceh kini sirna, setelah KPK beranjak pulang, tanpa ada satupun diantara pejabat yang diperiksa diumumkan terindikasi telah melakukan korupsi.

"Sampai saat ini KPK belum memberikan keterangan atas penyelidikan beberapa laporan kasus korupsi di Aceh. Entah KPK-nya yang tak mampu membuktikan atau pejabat Aceh itu yang terbukti hebat-hebat dan jujur," kata Usman

Padahal kinerja KPK dalam upaya penindakan kasus korupsi sungguh menjadi sebuah harapan rakyat. "Tapi kini, nampaknya publik sudah mulai ragu terhadap kinerja KPK terutama dalam penyelidikan kasus korupsi di Aceh," ujar Usman, 

"Sebenarnya itulah harapan rakyat Aceh, KPK mampu membuktikan ada tindak pidana korupsi. Namun harapan itu pupus, tidak sesuai dengan keinginan publik Aceh," cetusnya.

KPK tidak main-main atau hanya 'berwisata' ke Aceh

Sebelumnya masyarakat Aceh sangat menaruh harapan kepada KPK, agar benar-benar serius untuk melakukan penindakan kepada siapa saja pejabat Aceh yang melakukan korupsi supaya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Semestinya hasil temuan di Aceh ditindaklanjuti, jangan terkesan datang ke Aceh tidak serius, hanya menakut-nakuti saja.

"Tunjukan merahmu pada masyarakat Aceh bahwa pak Firli, KPK masih tetap konsisten melakukan pemberantasan dan penindakan bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi," ungkapnya.

Kata Usman, kini  sudah 14 tahun Aceh diberikan dana Otsus, namun belum berdampak signifikan pada kesejahteraan, malah kemiskinan menjadi juara di sumatera. 

Dengan demikian, berarti ada masalah dalam penggunaan anggaran, maka sudah sepatutnya KPK tidak main-main atau hanya 'berwisata' ke Aceh sehingga tidak serius melakukan penindakan.

AS
Ampon Bram