Breaking News

Usman Lamreung: Jika Serius, Rakyat Dukung KPK Habisi Koruptor, Asal Bukan Buat Gaduh

Usman Lamreung: Jika Serius, Rakyat Dukung KPK Habisi Koruptor, Asal Bukan Buat Gaduh
Usman Lamreung

ACEHSTANDAR.COM  - Dua hari ini, publik Aceh dikejutkan dengan berbagai pemberitaan Media tentang Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap dua pejabat teras Pemerintah Aceh atas dugaan korupsi pengadaan kapal Aceh Hebat dan keduanya telah diberangkatkan ke Jakarta.

Menurut informasi dari Jubir KPK,  hingga saat ini KPK masih melakukan kegiatan penyelidikan terhadap dua pejabat yang di duga tersangkut kasus tindak pidana korupsi. Jadi penyelidikan itu diketahui terkait pengadaan Kapal Aceh Hebat.

Salah seorang Akademisi juga pengamat sosial politik dan pembangunan, Usman Lamreung mengatakan, sebagaimana diberitakan berbagai media bahwa Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri sudah membenarkan jika
Tim KPK berada di Aceh. 

Ali Fikri kata Usman telah menjelaskan kepada media bahwa Tim KPK ke Aceh terkait dengan penyelidikan kasus kapal Aceh Hebat seperti hangat diberitakan oleh berbagai media dua hari terakhir.  

Usman Lamreung mengatakan, dirinya dan masyarakat sangat mendukung upaya yang sedang dilakukan KPK mem- berantas praktik rasuah para pejabat di Aceh.

"Sebagai warga Aceh, kami sangat sepakat dengan penindakan oleh pihak penegak hukum (KPK, Kejaksaan dan Polisi) terhadap berbagai penyimpangan anggaran (korupsi) yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintahan di Aceh," tegas dosen Universitas Abulyatama (Unaya) ini. 

Dia mengingatkan pihak KPK agar dalam penindakan terhadap oknum pejabat yang korupsi di Aceh, dilakukan harus secara serius. 

"Jangan sampai ada kesan KPK hanya sebatas membuat kegaduhan publik Aceh. Jadi kita dukung sama-sama agar KPK Intens dan serius," ujarnya.

Kendati demikian kata Usman, pada saat ini masyarakat Aceh sangat antusias mendukung KPK untuk membumihanguskan pencuri uang rakyat. 

KPK harus buktikan kepada rakyat Aceh

Karena itu rakyat Aceh harus mendorong KPK supaya kuat dengan harapan upaya menekan korupsi di Aceh bisa dilakukan lebih maksimal.

"Rakyat Aceh masih sangat percaya pada Lembaga KPK, maka buktikan pada rakyat Aceh, bahwa penyelidikan kasus pengadaan kapal Hebat serius, dan bukan hanya gertak ataupun hanya penyelidikan biasa," kata Usman saat dikonfirmasi, Jumat (4/6/2021).

Dikatakan, APBA dengan tambahan dana otsusnya cukup besar, bila dikelola dengan baik, pastinya Aceh akan sejahtera. 

Namun ironisnya, besarnya anggaran, tapi Aceh belum keluar dari  kemiskinan dan ketertinggalan dengan daerah lain. 

"Maka sudah sepatutnya KPK, harus benar-benar serius membantu Aceh dengan memberantas 'tikus' koruptor di Aceh," ujarnya.

Nah, langkah memberungus para koruptor ini penting bagi rakyat Aceh agar anggaran pembangunan yang begitu besar dapat diselamatkan dan betul-betul bisa diperuntukan untuk kepentingan pembangunan dan kesajahteraan rakyat Aceh.

“Terlebih dilingkup pemerintah Aceh, budaya KKN masih amat sangat kental. Maka dari itu peran masyarakat dan aktivis anti rasuah di Aceh sangat diperlukan untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi,” tuturnya.

Dek Gam: Aceh butuh campur tangan KPK

Sementara anggota Komisi III DPR RI, Nazaruddin Dek Gam juga menegaskan dukungan kepada  KPK yang sedang melakukan penyelidikan di Aceh.

Sebelumnya beredar kalau KPK sudah memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah dan Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, terkait proyek pengadaan Kapal Aceh Hebat.

"Saya mendukung  dan mengapresiasi KPK yang sudah bergerak cepat dalam melakukan penyelidikan di Aceh," tegas Nazaruddin Dek Gam, Jumat (4/6/2021). 

Kata Dek Gam--sapaan Nazaruddin--sudah jauh-jauh hari mengundang KPK untuk memberikan perhatian khusus terhadap proses pengelolaan anggaran di Aceh. 

"Anggaran Aceh sangat besar, belum lagi ditambah dana otsus, kalau tidak ada pengawalan, Aceh akan semakin tertinggal, ini butuh campur tangan KPK," ungkap Dek Gam. 

Dek Gam juga meminta kepada masyarakat Aceh untuk ikut memberikan mendukung kepada KPK dalam melakukan penyelidikan kasus tersebut. 

"Saya dalam beberapa kali rapat dengan KPK, secara pribadi selalu menyampaikan kepada Ketua KPK, pak Firli untuk melihat dan mengawal anggaran di Aceh," tutur Dek Gam.