Breaking News

Wakil Ketua Bantah, Tidak Benar di KPK Tak Ada Lagi Putusan Kolektif

Wakil Ketua Bantah, Tidak Benar di KPK Tak Ada Lagi Putusan Kolektif
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata

ACEHSTANDAR.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menegaskan semua keputusan lembaganya diambil secara kolektif kolegial. 

Dia mengatakan sebelum mengambil keputusan, pimpinan  KPK berdiskusi dengan pejabat struktural yang ada di internal KPK.

Melalui keterangan tertulis, Rabu, 19 Mei 2021 Alex pun menegaskan, hal itu  dilakukan sebagai perwujudan kepemimpinan kolektif kolegial.

"Jadi semua keputusan yang diambil adalah keputusan bersama, bukan keputusan individu salah seorang Pimpinan KPK,” tegasnya.  

Alex menuturkan semua produk kebijakan yang dikeluarkan oleh kelembagaan KPK seperti peraturan komisi, peraturan pimpinan, surat keputusan, surat edaran dan semua surat yang diteken oleh Ketua KPK Firli Bahuri sudah dibahas dan disetujui oleh empat pimpinan lainnya.

“Semua keputusan kelembagaan diambil lewat proses pembahasan bersama secara kolektif kolegial oleh seluruh pimpinan KPK,” tutur Alex.

Keputusan kolektif kolegial sudah tak ada lagi di KPK

Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penyelidik KPK Harun Al Rasyid menyatakan mekanisme pengambilan keputusan secara kolektif kolegial sudah tak ada lagi di KPK selama Firli  Bahuri menjadi ketua.

Salah satunya soal penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan yang dijadikan syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“KPK itu sudah tidak ada kolegial, Ketua KPK yang gigih dan getol mendorong untuk dilakukannya Tes Wawasan Kebangsaan,” kata dia lewat pesan teks, Rabu, 12 Mei 2021.

Selain Harun, mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan bahwa sebenarnya ada dua pimpinan KPK yang tidak setuju dengan pelaksanaan TWK. Namun, dia enggan menyebutkan siapa dua pimpinan KPK tersebut.

Pelaksanaan tes wawasan kebangsaan yang berujung pada penonaktifan 75 pegawai telah menjadi polemik. Tes ditengarai telah menyasar sejumlah pegawai yang sedang menyidik kasus-kasus besar di KPK dan vokal mengkritik kebijakan pimpinan.**

 

Sumber:Tempo.co